Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pembangunan RSUD Sidoarjo,

Diduga Memakai Paten Bodong

SIDOARJO (Realita) - Tertangkapnya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh KPK, mengungkapkan fakta bahwa proyek-proyek di Sidoarjo dikerjakan dengan cara-cara ‘kotor’.   Saiful diduga kuat memanfaatkan jabatannya untuk meminta  fee proyek.

Dari data Realita.co, proyek yang mengantarkan Abah Saiful ke jeruji besi adalah:

1.

Proses pembangunan igd rsud sidoarjo menggunakan ksll yang diduga tanpa izin.

Proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar.

2. Proyek Pembangunan Wisma Atlet senilai Rp13,4 miliar.

3. Proyek pembangunan Pasar Porong Rp17,5 miliar.

4.Proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp21,5 miliar.

5. Proyek peningkatan Afv. Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai Rp5,5 miliar.

Di samping 5 mega proyek di atas, ada satu lagi proyek di Sidoarjo yang masih menyisakan masalah. Dan diduga juga ada nuansa ‘korupsi’ dalam pelaksaannya. Proyek tersebut adalah pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo senilai Rp 37,9 Miliar. 

Proyek yang diambikan dari APBD Sidoarjo tahun 2017 ini dikerjakan oleh 3 kontraktor, yakni PT Gentayu Cakra Wibowo, PT Ardi Tekindo Perkasa, dan PT Sarana Dwi Makmur.  Dan sebagai Sub Kontraktornya adalah PT Cipta Angerah Indotama (CAI). Diketahui, PT CAI ini yang mengerjakan pondasi dalam proyek ini diduga menggunakan paten bodong. Nah, pondasi yang dipakai PT CAI adalah pondasi Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal (JRBPV) yang hak patennya dimiliki oleh Ryantori Angka Rahardja saat ini sebagai tersangka di Bareskrim Polri  atas pelanggaran paten KSLL PT KATAMA SURYABUMI.

Dari sini masalah mencuat, pihak pemegang paten pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL), PT KATAMA SURYABUMI, mengklaim telah memberitahu dan memperingatkan pihak pekerja pembangunan IGD-RSUD Sidoarjo bahwa paten JRBPV milik Ryantoribdiduga telah melanggar hak paten KSLL. Tetapi peringatan itu tak digubris. Pembangunan tetap dilanjutkan. 

Diketahui, Ryantori Angka Raharja diduga melakukan pendaftaran ulang KSLL dengan nama baru yakni Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal (JRBPV). Ironisnya,  bentuk dan struktur JRBPV masih sama persis dengan KSLL, yang patennya dimiliki PT KATAMA SURYABUMI. 

Sementara itu, Direktur Ops PT Katama Suryabumi, Lukman Suhardi,SH mengatakan, pihaknya selaku pemegang paten Nomor ID 0 0818 808 sebagaimana diterbitkan Dirjen Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, pada prosesnya tidak pernah merasa terlibat atau dilibatkan dalam mendesain atau merencanakan pembangunan RSUD Sidoarjo. 

 "Bahwa kami selaku pemegang hak paten mempunyai hak eksklusif, dimana setiap penggunaan hak paten harus melalui persetujuan kami, baik dalam penggunaan, memperbanyak atau menduplikatnya," katanya. 

Ia menambahkan, secara teknis, JRBPV masih memakai konstruksi KSLL.  Ini berarti pihak kontraktor pelaksana proyek RSUD Sidoarjo harus membayar Royalty cost tekhnologi paten kepada pembangunan pondasi PT Katama Suryabumi sebagai royalti. Pasalnya, Katama adalah pemegang Hak Paten KSLL. “Lalu, Dana cost tekhnologi paten katama dimana ? Lari ke mana? Sebab kami tak pernah menerima sepeserpun,” tegas Lukman lagi.

Peraturan soal pemakai JRBPV harus izin PT KATAMA sebagai pemegang paten KSLL ini  diperkuat dengan surat dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI nomor; HKI.3_HI.05.06.429. 

Dalam surat tertanggal 22 September 2017 ini dikatakan, apabila terdapat sebagian atau seluruhnya klaim Paten no. ID 0 018 808 dengan judul “Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba” yang digunakan dalam implementasi Paten No.ID P000043873 dengan judul “Jaringan Rusuk Beton Untuk Konstruksi Bangunan Bawah Yang Dilengkapi Dengan Pasal Vertikal dan Metode Pelaksanannya”, maka Pemegang Paten No.ID P000043873 harus meminta izin atau lisensi kepada Pemegang Paten No.ID 0 018 808. Apabila terbukti tanpa ijin dalam menggunakan sebagian atau seluruh klaim Paten No.ID 0 018 808 maka perbuatan Pemegang Paten No.ID P000043873 dapat dikenakan pasal 161 Undang-undang nomo  13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

“Jelas di sini, kalau ada user memakai JRBPV tidak bisa diberlakukan lump sum (pembayaran  secara keseluruhan). Karena di dalamnya ada hak PT Katama. Sekali lagi, kami tidak pernah menerima royalti dari proyek ini,” tegas Lukman.

Terkait hal ini, Humas RSUD Sidoarjo M. Idham, saat dikonfirmasi wartawan, hingga berita ini diunggah, belum memberikan komentar.tim

 

Berita Hukum Lainnya