Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pembangunan UNU Blitar Bisa

Bermasalah Jika Tak Sesuai Perjanjian

SURABAYA(Realita)-Pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar masih menjadi kontroversi.

Dr. Syofyan Hadi, SH., MH.

Sebab, pembangunan yang menelan anggaran dari Pemerintah sebesar Rp776.050.000 dikabarkan asal-asalan.

Apalagi,diketahui tidak menggunakan lelang sesuai yang tertera dalam Perpres No 8 tahun 2018 LKKP tentang Pedoman Swakelola menyebutkan dana negara diatas Rp200.000.000 harus melalui proses lelang. Meski demikian, proses pembangunan tersebut tidak bias dikategorikan salah. Sebab, banyak program penggunaan keuangan negara untuk pembangunan atau merenovasi bangunan di kampus-kampus yang ada.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Dr. Syofyan Hadi, SH., MH mengatakan, tidak semua pembangunan yang menggunakan keuangan negara menggunakan lelang. Pembangunan bisa dilakukan kampus tersebut asal ada kemampuan. Namun, pembangunan ini biasanya untuk kampus dengan kategori klaster empat (4) atau lima (5).

“Jadi kampus dengan klaster empat dan lima yang bisa mendapatkan bantuan tanpa lelang. Tentunya dengan perjanjian kesepakatan yang dibangun, tertuang resmi atau PKS,” katanya.

Untuk kasus pembangunan UNU Blitar, ungkap Syofyan, bias ditemukan kalau sumber dana pembangunan kampus UNU Blitar adalah dari APBN melalui skema PP-PTS yang merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Sesuai dengan Permenkeu No. 168 Tahun 2015 jo Permenkeu No. 173 Tahun 2016, PP PTS termasuk dalam kategori bantuan pemerintah untuk rehabilitasi/pembangunan Gedung. Dalam aturan ini, bentuk bantuan bisa berupa uang atau barang. Jika berbentuk barang maka pengadaan barang tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun jika penerima bantuan dapat melaksanakan sendiri pembangunan/rehabilitasi gedung, maka bantuan dpt diberikan dalam bentuk uang (vide pasal 33 Permenkeu 173/2016).

Pencairan uang ujarnya, didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PPK dan penerima bantuan. Dalam perjanjian tersebut ditentukan mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan (vide pasal 34 Permenkeu). Menurut pasal 36 Permenkeu, penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban bantuan di tahun anggaran kepada PPK. Apabila ada sisanya, wajib dikembalikan kepada ke kas negara. 

Berdasarkan laporan tersebut, PPK melakukan verifikasi dan apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama maka PPK membuat berita acara serah terima. “Berdasarkan ketentuan tersebut, pembangunan kampus UNU Blitar tidak diwajibkan adanya lelang sesuai ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa, karena bentuk/skema anggarannya adalah bantuan uang tunai dari Kemendikbud. Sebagai penerima bantuan PP PTS, UNU Blitar membangun sendiri  gedung kampusnya sesuai spesifikasi yang diatur dalam perjanjiam kerjasama antara Yayasan dan PPK di Kemendikbud. Kalau pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian, bisa bermasalah,” terang dia.arif


 

Berita Hukum Lainnya