Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pembebasan Lahan IAIN Kediri Diduga di Mark Up Rp 1,

8 M

KEDIRI(Realita)-Dugaan adanya penyimpangan pembebasan lahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2013 semakin terlihat.

Ilustrasi-Gedung IAIN Kediri

Ditemukan ada indikasi mark up pembelian lahan senilai Rp 1,8 miliar.

Indikasi ini ditemukan karena pihak-pihak yang terkait dengan pembelian lahan meminta fee sebagai uang keringat. Mereka ngotot karena pihaknya sudah bersusah-payah terlibat secara langsung dalam ber transaksi pembelian lahan yang sebenarnya ‘bermasalah’ secara hukum. Karena, lahan yang sudah dibeli IAIN Kediri tersebut disinyalir bermasalah sebelum terjadi transaksi resmi dari universitas keislaman ini.

Meski demikian, pihak internal IAIN Kediri ini tetap melanjutkan proses transaksi, walau mengetahui kalau lahan bermasalah. Bahkan saat ada inspeksi mendadak (Sidak) dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, pihak IAIN Kediri diduga dengan sengaja menyerahkan sertifikat lahan yang ukurannya hampir sama, tetapi bukan sertifikat lahan yang diperjual belikan.

Fakta ini diduga juga diketahui notaris Ida Mustika yang menangani proses jual beli lahan yang berada di area gedung IAIN ini. Namun, ia tetap melanjutkan proses jual beli lahan tersebut. Sementara pihak notaris saat dikonfirmasi melalui telpon masih belum bisa dihubungi.

Sementara Ahmad Munif yang menjabat Kabag Administrasi IAIN Kediri saat itu, mengatakan, tidak ada masalah dalam pembebasan lahan karena semua telah ditangani notaris yang berada di Kediri. Ia mengaku tidak mengetahui banyak atas proses pembebasan lahan ini, apalagi ada mark up.

“Yang bilang mark up itu siapa?, wong saya saja gak tau harganya. Bisa tanya yang pernah tahu itu saja dan bilang bilang mark up. Mungkin yang ngasih tahu itu tahu lebih detail,” katanya.

Saat disinggung mengenai kondisi lahan, apakah sudah dipakai atau belum, Munif menegaskan kalau dirinya tidak mengetahui. Menurut dia, lahan dipakai atau tidak merupakan kewenangan pimpinan. Yang jelas, lanjut dia, dirinya tidak mengetahui  atas dugaan mark up senilai Rp1,8 miliar atas pembebasan lahan dengan harga Rp6 miliar. “Saya tidak tau dan tidak pernah dengar,” tutur Munif.(arif)

 

Berita Hukum Lainnya