Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pembebasan Tol Berbuntut Pencucian Uang,

Oknum BPN Belum Tersentuh

JAKARTA (Realita) - Sidang kasus terkait pergantian uang lahan penggusuran jalan tol di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara memasuki eksepsi dari para terdakwa.

Keempat terdakwa, Dzul Ghoni cs saat diadili di PN jakarta utara.

Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (03/12) lalu. 

Empat terdakwa yakni Dzul Ghoni, Muhamad Rosidi, Kardi dan Ibrahimofik yang merupakan warga yang berprofesi sebagai penjual makanan, penjual rokok dan tambal ban, memberikan eksepsi di depan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Dalam eksepsi tersebut mereka menyimpulkan bahwa yang mereka perbuat berdasarkan ketidaktahuan sehingga terjerat ke permasalahan hukum. 

Dan terdakwa berpendapat mereka hanyalah  hidup di atas tanah yang mereka beli sejak tahun 2005. Namun sayangnya, proses jual beli itu hanya dibuktikan dengan selembar kwitansi bermaterai. Selanjutnya, persidangan akan dilanjutkan untuk mendengar pendapat dari JPU pada Selasa (10/12) yang akan datang. 

Kasus ini berawal saat Indra Hardimansyah, pada September 2018 lalu,  melaporkan Sukiman  ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) karena tanahnya klien saya seluas 1.600 M2 di Kelapa Gading beralih ke Sukiman.

Sertifikat tanahnya semula atas nama orang tua Indra, bernama Ngadiman berubah nama menjadi atas nama Sukiman  dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) antara Sukiman selaku pembeli dengan Ngadiman selaku penjual pada tahun 2015. Padahal Ngadiman sudah meninggal dunia tahun 2011. Selama tanah  dikuasai Sukiman, dia menjual sebagian tanah yaitu 134 M2 dan  menerima uang Rp 2,3 Miliar dari hasil penjualan tanah itu. Pembeli lahan atas nama Sukiman di sini adalah Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, lahan tersebut harus dibebaskan untuk pelebaran jalan tol.

Saat dipanggil Polda Metro Jaya, Sukiman  sempat minta damai. Saat itu, pertengahan Oktober 2018, Sukiman memberikan uang hasil penjualan tanah kepada Indra  Rp 1,540 miliar dan  masih sisa Rp 760 juta. Kemudian Sukiman berjanji membalik nama sertifikat tanah dari nama Sukiman kepada Indra  selaku pemilik tanah tersebut. Perdamaian dilakukan di hadapan Notaris.

Setelah berjalan beberapa bulan, ternyata Sukiman tidak melunasi sisa hasil penjualan tanahnya Rp 760 juta dan sertifikat tanah juga belum dibalik nama. Terbukti, sertifikat masih atas nama Sukiman. Karena masih ada kerugian, Indra  pun tidak mencabut laporan polisinya di Polda Metro Jaya sehingga proses penyidikan terus berjalan. Sampai akhirnya  Sukiman ditetapkan sebagai tersangka bersama Notaris yang membuat AJB palsu. 

Lalu di mana keterlibatan terdakwa Dzul Ghoni, Muhamad Rosidi, Kardi dan Ibrahimofik?  Selama sertifikat atas nama Sukiman, ternyata 4 terdakwa ini menerima uang dari Sukiman sebesar Rp 760 juta. Uang ini adalah untuk pembebasan lahan dari Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini, keempat terdakwa tinggal di atas lahan yang dibebaskan itu, yang selama ini sudah diatasnamakan Sukiman. Alhasil keempat terdakwa dikenakan pasal pencucian uang.  

Yang menarik, keempat terdakwa ini merasa menempati lahan itu tidak gratisan. Mereka membeli lahan itu dari almarhum Ngadiman pada tahun 2005. Hanya saja, proses jual beli itu tidak dilakuan di notaris. Ngadiman hanya memberikan kwitansi bermaterai sebagai tanda bukti pembayaran. 

Dalam kwitansi yang ditandatangani Ngadiman ini, tertulis, Dzul Ghoni telah membayar Rp 30 juta kepada Ngadiman untuk pembelian lahan. Kwitansi ini tertanggal 2 Agustus 2005 di Jakarta dan disaksikan oleh seseorang bernama Dede, yang juga ikut membubuhkan tandatangnnya di sana.

Dan ironisnya, berdasaran surat dakwaan pada empat terdakwa,dari uang Rp 760 juta yang diberikan pada empat terdakwa, sekitar Rp 200 juta mengalir ke seorang oknum BPN bernama H.Bilal. Dan hingga sejauh ini, sosok bernama H.Bilal ini belum tersentuh hukum. Padahal pasal yang dikenakan pada empat terdakwa adalah pasal 5 Jo.Pasal 2 ayat (1) huruf z Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sekedar diketahui, secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

Pertama

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).


Kedua

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).


Ketiga

Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

 

Berita Hukum Lainnya