Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pembubaran Arogan

Tak Bermakna

BANDUNG (Realita) - Dengan gagah Menko Polhukam Prof.

Habib Rizieq.

Dr. M. Mahfud MD, SH, SU, MIP  berdiri di belakang mimbar membacakan SKB yang ditandatangani Menhukham, Mendagri, Menkominfo, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BNPT. Para menteri dan petinggi itu berdiri di belakang sang Menko. Termasuk Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala PPATK. Yang dibacakan adalah Keputusan Pembubaran dan Pelarangan Front Pembela Islam (FPI).

Akan tetapi bila dicermati pengumuman dipimpin pak Menko itu sebenarnya tidak terlalu berarti dan seperti "menembak meriam untuk membunuh kelinci". Sekurang- kurangnya ada tiga hal yang menjadi alasan,  yaitu :

Pertama, tidak diperpanjangnya status badan hukum FPI atas hambatan pemerintah sendiri. FPI sebagai ormas yang tidak terdaftar berada di luar jangkauan Kementrian yang berhak membubarkan. Disebutkan bahwa terhitung tanggal  21 Juni 2019  FPI tidak memiliki SKT.  Tentu pembubaran menjadi sia-sia atau tak bermakna karena "membubarkan yang secara hukum telah bubar".

Kedua, sebagai ormas "tidak berbadan hukum" dengan pembubaran oleh pemerintah ini maka dengan mudah pula FPI dapat membentuk ormas baru, pembentukan mana jelas mendapat perlindungan Konstitusi. Hak berserikat dan berkumpul. Terberitakan telah dideklarasikan Front Persatuan Islam (FPI).

Ketiga, jika pembubaran dan pelarangan FPI dimaksudkan untuk mengalihkan isu dari kasus 6 anggota Laskar FPI yang dibantai di Km 50 maka itu akan gagal. Ketika keterkaitan keanggotaan FPI dengan organisasi FPI ingin dipotong oleh keputusan pembubaran, maka keenam syuhada telah bergeser menjadi warga masyarakat biasa, artinya kepedulian menjadi lebih luas, baik seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia. 6 manusia dibunuh secara sadis.

Pembubaran FPI yang diharapkan memudahkan langkah pemerintah dalam menangani atau menutupi persoalan khususnya "Km 50" nyatanya menambah rumit. Berlapis kini gumpalan magnet kepedulian rakyat terhadap FPI. Ada HRS yang dikriminalisasi secara vulgar, lahan Mega Mendung yang menjadi kesana sini termasuk lahan Jenderal Polisi, pembubaran dan pelarangan yang melanggar due process of law, serta tentu yang menjadi sentral adalah pelanggaran HAM berat pembunuhan dan pembantaian 6 orang "warga sipil" oleh aparat. 

Sindiran seorang "cebong" yang menyatakan FPI telah mati syahid akibat pembubaran melalui SKB ini terjawab mudah dengan ayat Al Qur'an "bal ahya"--tidak, melainkan hidup.

"Janganlah engkau mengatakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tidak mereka itu hidup. Tetapi engkau tidak mengetahui" (QS Al Baqarah 154). Beb

Oleh : Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 31 Desember 2020.

 

Berita Politik Lainnya