Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Antonius A

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Pengacara: Sangkaan Makar terhadap Kivlan,

Terlalu Mengada-ada

JAKARTA (Realita) - Kuasa hukum Kivlan Zen, Djudju Purwantoro menilai, sangkaan makar yang dialamatkan ke kliennya terlalu mengada-ada. 

Menurutnya apa yang dilakukan kliennya tidak relevan jika dikaitkan dengan Pasal 107 atau Pasal 110 KUHP, tentang makar.

Kivlan zen diwawancarai wartawan saat berada di bareskrim, Rabu (29/5/2019).

"Kami melihat itu terlalu tendensius penyidik itu, terlalu mengada-ada. Karena definisi makar itu sangat tidak relevan (dengan yang dilakukan Kivlan) dan sangat tidak terpenuhi unsur-unsur itu," kata Djudju di Bareskrim Polri, Rabu (29/5).

Djudju juga menjelaskan, statement yang diucapkan kliennya tidak bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurutnya, apa yang diucapkan Kivlan masih sebatas opini dalam lingkup kebebasan berpendapat.

"Niat saja tidak ada apalagi upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan. Apakah ada persiapan, atau rapat-rapat untuk itu? Atau ada persiapan suatu persenjataan misalnya, atau upaya untuk menggulingkan pemerintah?," terangnya.

Soal pernyataan Kivlan mengenai diskualifikasi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, kata Djudju, hal tersebut diatur dalam Undang-undang. Diskualifikasi dapat dilakukan jika ditemukan pelanggaran hukum dalam proses Pemilu.

"Jadi dalam hal ini Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu 2019 sesuai dengan peraturan KPU. Apabila prosedur tidak sesuai atau ilegal dan ditemukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, maka dalam hal ini calon terpilih bisa saja didiskualifikasi dengan syarat-syarat ketentuan yang ada, dan itu legal," paparnya.

Sebelumnya, Mayjen (Purn) Kivlan Zen memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Rabu (29/5). Kivlan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin dengan dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap Kivlan Zen yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 163 juncto Pasal 107.goms.

 

Berita Politik Lainnya