Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Penjarakan Investor Asing,

Hakim PN Jakut Dinilai Rusak Iklim Investasi

JAKARTA (Realita) - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) memvonis bersalah warga negara Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia sejak 2006, Yu Jing, dalam perkara penggelapan dan penyalahgunaan jabatan.

Pengusaha tambang itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 374 juncto 64 KUHP. Kuasa hukum Yu Jing seketika banding menyikapi vonis majelis hakim pada 6 Maret 2019 itu.

Menurut salah satu penasihat hukum Yu Jing, Anton Indradi, putusan hakim berbahaya, karena merusak iklim investasi di Indonesia.

"Keputusan bersalah majelis hakim menakutkan bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sebab merusak kepastian hukum bagi investor di negara ini," ujar Anton di kantor pengacara Yan Apul dan Rekan, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Apalagi, imbuh dia, putusan hakim dinilai tak sesuai koridor hukum. "Padahal di sisi lain pemerintahan Jokowi menggenjot investasi dengan mempermudah perizinan dan kepastian hukum. Nah dalam kasus ini justru investor asing malah mendapatkan sebaliknya, jangan dizalimi klien kami," tutur Anton.

Persoalan sendiri bermula dari laporan yang dibuat pihak Agritrade Resources Limited (ARL) terhadap Yu Jing. Perusahaan asal Singapura itu mempolisikan Yu Jing ke Bareskrim Polri dengan sangkaan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan sebagai Direktur Utama PT Merge Energy Sources Development (MESD).

Anak usaha Merge Mining Holding Limited (MMHL), perusahaan Yu Jing yang sahamnya sebanyak 51 persen disepakati dibeli ARL senilai USD 153 juta. Sebab, uang senilai USD 10,3 juta yang merupakan sebagian pembayaran pembelian saham MMHL yang selanjutnya diperuntukkan MESD, dinilai disalahgunakan bukan untuk perusahaan melainkan kepentingan pribadi.

"Dituduh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua pembuktiannya berdasarkan asumsi. Bahkan pihak penerima uang yang ditransfer tidak pernah diperiksa," jelas dia.

Jaksa, kata Anton, tidak pernah membuktikan dakwaan jika uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Yu Jing. Jaksa justru menyerahkan pembuktian kepada pihak Yu Jing. Adapun pria uzur yang tengah sakit-sakitan itu menjelaskan, jika uang dipakai untuk kepentingan operasional perusahaan seperti membayar hutang, gaji dan rekrutmen tenaga kerja.

"Dari USD 10,3 juta, pihak ARL hanya mengklaim memiliki bukti uang USD 1,84 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Itupun mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya meminta pembuktian terbalik, Yu Jing yang menjelaskan. Sementara kondisi klien kami telah ditahan, seluruh dokumen dan kantor telah dikuasai oleh mereka, lalu bagaimana membuktikannya? Mereka saja enggak bisa membuktikan," papar Anton.

Penasihat hukum Yu Jing lainnya, Teguh Samudera, mengatakan jaksa seharusnya membuktikan semua dakwaannya, bukan malah terdakwa. Hal ini merupakan perintah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Baik putusan maupun pembuktian dakwaan, tidak sesuai ketentuan hukum beracara. Jika memang Yu Jing dianggap melanggar perjanjian terkait penggunaan uang, harusnya ditarik ke ranah perdata, ini malah dipotong, dipaksa ditarik ke ranah pidana," jelas dia.

Anton mengungkapkan kasus ini telah dipantau pihak Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Karenanya ia berharap di tingkat banding nanti, hakim menangani perkara secara profesional dan memenuhi rasa keadilan.

"Klien kami sampai bilang ketika pembelaan 'Untuk apa saya menggelapkan uang saya sendiri? Itu kan uang saya hasil jual saham MMHL'," ucapnya.

Sebagai direktur utama, Yu Jing sendiri dipandang wajar mengeluarkan uang perusahaan untuk operasional. Apabila dipermasalahkan, ada forum pertanggungjawaban yang sesuai prosedur.

"Kalau memang ingin pertanggungjawaban, harusnya di forum atau mekanisme yang sesuai seperti RUPS (rapat umum pemegang saham) atau ketika laporan tahunan. Bukan baru beberapa bulan memiliki saham, karena curiga langsung membuat laporan. Padahal ARL baru memenuhi kewajibannya sebagian kecil dalam akuisisi saham MMHL, dari 153 juta mereka baru bayar USD 12 juta, dan karena kasus ini mereka jadi menguasai seluruh perusahaan dan anak usaha termasuk PT MMI, PT MCM. Ini kan luar biasa," tandas Anton.kik

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya