Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Manajer Marketing: Iskandar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Editor: Adi Wicaksono. 

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406

Follow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Penolakan Pembayaran Sewa

Surat Ijo Meluas

SURABAYA (Realita) - Warga pemegang surat ijo sepakat menolak membayar retribusi.

Warga memasang spanduk stop membayar surat ijo.

Penolakan warga pemegang  tanah surat ijo untuk tidak membayar retribusi ke Pemkot Surabaya semakin meluas.  Ini bisa dilihat dengan maraknya yang memasang banner dan spanduk penolakan di beberapa kawasan Surabaya.

Harijono,  bendahara Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya, mengatakan pemasangan spanduk dan banner penolakan membayar retribusi tanah  surat ijo itu dilakukan di rumah-rumah. Selain itu juga di mulut gang-gang.

“Pemasangan yang terjadi sekarang ini semakin masif dan sporadis. Mereka dengan swadaya sendiri memasangnya,” tegas  Harijono, kemarin.

Berdasarkan laporan yang masuk, masih lanjut dia, ada Kertajaya, Perak Timur, Perak Barat,  Kertajaya, Barata, Bratang,  Dukuh Kupah Barat, Dukuh Kupang Timur, Pucang, Jagir, dan beberapa wilayah lainnya di Surabaya.

Diakui, persoalan yang menghadang dalam pemasangan spanduk di mulut gang atau jalan, yaitu adanya  penertiban yang dilakukan satpol PP kecamatan.

“Ada spanduk kami yang diturunkan oleh satpol PP di kawasan Sawahan.  Warga pun bergerak dan meminta satpol PP menunjukkan surat perintah dan ternyata tidak ada,” beber dia.

Sedangkan Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo, Bambang Sudibyo, mengatakan aksi pemasangan banner untuk menolak membayar retribusi ini dilakukan secara swadaya oleh warga yang menempati tanah surat ijo.  Dan pemasangan tersebut akan berlangsung terus menerus dengan melibatkan sekitar puluhan ribu pemegang surat ijo.

Ia mengatakan apa yang dilakukan mereka itu tak lepas dari rekomendasi  Komisi A DPRD Jatim usai dengar pendapat dengan warga pemegang surat ijo,  BPN, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim pada  24 September 2018. Rekomendasi di antaranya adalah Pencabutan adalah pemkot Surabaya mencabut  Perda  16/2014 tentang  Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya, Perda  3/2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, dan Perwali 9/2018 tentang  Perubahan Tarif Retribusi Kekayaan daerah.

“Rekomendasi lainnya adalah Pemkot tidak memungut retribusi tanah surat ijo. Dan  yang dijadikan warga memasang spanduk yang bertuliskan stop bayar sewa surat ijo  bukan aset pemkot tapi tanah negara,” tegas Bambang Sudibyo.

Ia menambahkan selama ini warga harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan  retribusi surat tanah ijo. Warga sangat keberatan karena harus membayar dua kali dalam satu obyek.

"Bahkan, masih lanjut dia,  retribusi tanah surat ijo itu lebih mahal dibandingkan dengan PBB. Tentu saja membuat warga tersebut resah. “Bayangkan saja, membayar retribusi surat ijo lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan membayar PBB. Kan kasihan mereka,” ucap dia.

Terkait rencana dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Surabaya yang rencananya Rabu (6/2), ternyata gagal karena diundur. Pihaknya sendiri tidak tahu menahu alasan gagalnya hearing tersebut.

"Meski hearing gagal, warga terus memasang spanduk stop membayar sewa tanah surat ijo,” tegas dia.Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,  Theresia Maria Ekawati Rahayu,  akan memberikan surat peringatan kepada pemegang surat tanah ijo yang tidak membayar retribusi.

“Kan sudah tercantum dalam surat izin bahwa kewajiban pemegang izin (surat ijo, red) adalah membayar retribusi. Jika terlambat akan dikenakan denda,” tegas wanita  beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan  selama ini masih banyak pemegang surat ijo yang rutin membayar. Kalau nantinya ada yang mengancam tidak membayar,  ia berharap tidak berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor retribusi tanah surat ijo. “Semoga  tidak berpengaruh terhadap pendapatan,”  cetus dia. 

Untuk diketahui surat ijo seluas 1.200 hektare yang tersebar di 23 kecamatan.  Tanah surat ijo itu sendiri terdiri dari 46 ribu persil dan dihuni sekitar 400 ribu jiwa. Setiap tahun mereka harus membayar sewa ke Pemkot Surabaya selain membayar pajak bumi dan bangunan.nov

 

Berita Layanan Publik Lainnya