Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun 2018,

Telah Disepakati

MADIUN (Realita)- Rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun menyepakati penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018.

Sidang paripurna telah disepakati penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018.

Penetapan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun 2018 dilakukan setelah dibacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD yang merupakan pencerminan dari pendapat fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna Senin (1/7/2019).

"Keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun bersama raperda dan rancangan Perbup Madiun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun 2018 disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi," ujar Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi, Kamis (04/7/2019).

Laporan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 menyebutkan anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.815.737.479.215,80. Realisasinya sebesar Rp 1.829.582.126.042,71 atau tercepai sebesar 100,76 persen. 

Sementara anggaran belanja, kata Suwandi, direncanakan Rp 1.918.456.719.211,98. Realisasinya, Rp 1.759.824.310.394,63 atau tercapai 91,73 persen. 

Untuk pembiayaan, lanjut Suwandi, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 114.657.362.702,18. Realisasinya, Rp 114.184.891.727,18 atau tercapai 99,59 persen.

 Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 11.938.122.705. Realisasinya tercapai Rp 11.920.122.706 atau tercapai sebesar Rp 99,85 persen. Dengan demikian surplus realisasi sebesar Rp 69.757.815.648,8 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 102.264.769.021,18. Untuk itu terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 172.022.584.669,26. 

Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang biasa disapa Kaji Mbing dalam sambutannya menyatakan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 diselesaikan sesuai jadwal. 

Menurut Kaji Mbing, terdapat beberapa hal dalam pembahasan yang harus dirumuskan. Pertama, tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018 Pemkab Madiun. 

Kedua, penganggaran program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peruntukkannya. Hal itu mengarah kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) sesuai visi misi Bupati Madiun yakni aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.dak

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya