Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Peringati Hari Anti Korupsi,

DPR: Yang Lebih Berbahaya Korupsi Kebijakan

JAKARTA (Realita) - Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Mahrani menegaskan, tindakan korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sekaligus menurunkan mutu fasilitas publik dan layannan publik, serta menghalangi upaya membangun Indonesia Maju yang produktif, efisien dan inovatif.

Puan maharani.

Oleh karen itu, tindakana korupsi dan perilaku koruptif lanajut Puan, harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan. Sebab, keberhasilan gerakan antikorupsi, tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara. Tetapi, berdasarkan nihilnya  orang yang menjalankan tindak pidana korupsi. 

"Sehingga, perlu sebuah system yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi," kata Puan, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, (9/2).

Menurutnya, upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menghilangkan metode “tatap muka”  sehingga muncul  kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning. 

Langkah tersebut, harus terus dilakukan disertai kebijakan  memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi  sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap.

"Kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi. Karena, aksi pencegahan ini ada di hilir. Padahal, perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan," terangnya.

Karena itu, DPR meminta  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator di  perkuat dengan upaya pencegahan  sector hulu.

Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara massif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. 

"Menanamkan perilaku dan sikap anti- korupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah. DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan dan akuntabel," bebernya.

Dengan adanya prinsip DPR yang  terbuka tersehut, untuk membuat publik bisa mengakes semua informasi dan  proses yang sedang, dan sudah terjadi di DPR, ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. 

Sehingga, semua proses itu, dapat dilakukan secara terang benderang agar publik bisa mengawasi. Ini sekaligus bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi mekanisme kontrol terhadap DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tentu saja ada mekanisme kontrol internal yang harus lebih dikuatkan lagi.

"DPR juga akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi, terutama saat menjalankan fungsi legislasi sehingga lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi," tutupnya.goms

 

Berita Hukum Lainnya