Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Perkara Fredrich Yunandi,

KPK Diminta Hormati Profesi Advokat


JAKARTA (Realita)- Ahli Pidana Prof Dr Mudzakkir SH, MHum yang menjadi saksi ahli dipersidangan kasus dugaan merintangi penyidikan dengan terdakwa Fredrich Yunandi, meminta agar penyidik KPK menghormati profesi Advokat.

Fredrich Yunadi.

“Penyidik wajib menghormati profesi advokat, seperti juga profesi Press, profesi Dokter, profesi Jaksa, Polisi bahkan Hakim juga sama, wajib terlebih dahulu diperiksa kode etiknya, tidak boleh langsung diproses Pidana. jika sampai dianggap melanggar harusnya melalui sidang kode etik dulu,” kata Mudzakkir di Pengadilan Tipikor.

Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada senin (14/05), selain Prof Dr Mudzakkir SH, MHum hadir juga sejumlah ahli diberbagai bidang disiplin ilmu sebagai saksi ahli meringankan, diantaranya Prof Dr Suparji, SH., MH. Ahli hukum tata negara Prof Dr. Margarito Kamis, SH., MH, serta ahli tata bahasa Prof Dr. Afdol Tharik Wastono.S.D., MHum.

Prof Dr. Mudzakkir, SH., MHum juga menyatakan, seorang advokat jika diduga melakukan pelanggaran hukum, penyidik terlebih dahulu mengajukan Permohonan pemeriksaan Kode Etik ke Dewan Kehormatan Profesi, termohon menjalini proses sidang kode etik, jika terbukti melanggar kode etik, direkomendasikan ke Penyidik untuk diproses, jika tidak terbukti melanggar kode etik di beritahukan ke Penyidik untuk tidak dapat diproses  tindak pidana yang diduga kepadanya.

Dia menambahkan, Pasal 21 UU 31/1999 bukan tindak pidana korupsi, tapi adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tertera dalam Bab III UU No 31/1999, sedangkan Tindak Pidana Korupsi tertera dalam Bab II UU No 31/1999. Pasal 21 adalah masuk ranah hukum pidana umum yang merupakan wewenang Polri yang menyidik dan Pengadilan Negeri Umum yang memeriksa dan mengadilinya. Bukan wewenang KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 UU No 31/1999 juga delik Materiil, harus ada akibatnya, dengan sengaja mencegah apa akibat yang timbul atas pencegahan , merintangi apa akibatnya merintangi , menggagalkan, apa kegagalan yang terjadi,  Penuntut umum wajib membuktikannya terlebih dahulu sebelum bisa menuntut dengan Pasal 21 UU 31/1999. akibatnya karena advokat dalam menjalankan tugas membela Klein nya, mutlak tidak dapat dituntut sebagaimana Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat atau yang dikenal sebagai hak imunitas advokat jo putusan MKRI no 26/2013.

Adapun isi pasal 16 UU 18/2003 yaitu berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan”. Jo putusan MKRI No 26/2013 “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan maupun diluar sidang Pengadilan”  yang berhak menilai Etikad baik atau tidak adalah Organisasi Profesi advokat, bukan Penyidik/Penuntut Umum.

Prof Dr. Mudzakkir, SH., MHum menambahkan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang menyidik, menuntut dan memeriksa TINDAK PIDANA KORUPSI, sedangkan terhadap tindak pidana lain , tindak pidana umum, dugaan adanya rekayasa kecelakaan adalah wilayah hukum Polri dan Pengadilan Negeri Umum, dan terhadap dugaan adanya rekayasa rekam medis , pesan kamar di rumah sakit , dugaan adanya permintaan diagnosa sakit adalah wilayah kode etik Majelis Dewan Kedokteran Indonesia dan Ranah pidana umum, bukan wewenang KPK maupun pengadilan tindak pidana korupsi.hrd

 

Berita Hukum Lainnya