Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Perlu UU Baru Selesaikan

Kasus Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA (Realita) - Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang tak kunjung selesai dinilai Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memerlukan Undang-Undang baru yang dapat memberikan jalan keluar dalam penyelesaiannya. 

"KKRI memandang perlu agar Kejaksaan Agung mengambil inisiatif melalui Kemenko Polhukam dan DPR untuk menyusun kembali UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu," ungkap Ketua KKRI, Barita Simanjuntak di Jakarta, Kamis (23/01). 

Barita menyebutkan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta penghilangan aktifis 1998, Kejaksaan Agung perlu duduk bersama dengan Komnas HAM membicarakan penuntasan masalah tersebut. 

Penyelesaian HAM berat menurutnya perlu diselesaikan dengan cepat agar ada kepastian hukum yang ditangani oleh pemerintah dan menjawab keresahan masyarakat khususnya keluarga korban dan aktifis 1998, hal ini sebagaimana rekomendasi DPR tanggal 20 September 2009.

SEMBILAN KOMISIONER KKRI di Jakarta, Kamis (23/01).

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Peristiwa Semanggi I, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," Kata Burhanuddin di depan Komisi III DPR saat Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu. hrd

 

Berita Politik Lainnya