Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Polisi Bakal Garap Dirut

PT Geo Dipa Energi

JAKARTA (Realita)- Diduga lakukan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi tampa izin,  Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (GDE) Riki Ibrahim, bakal digarap penyidik Bareskrim Pori dalam waktu dekat ini.

Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga

"Iya dalam waktu dekat ini, Riki segera akan kita panggil," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga, di Jakarta, Kamis, (8/11).

Kendati demikian, Daniel tak menjelaskan secara detail, kapan waktunya pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (GDE) itu.

Sementara itu, dua lokasi PLTP yang diperkarakan dalam kasus dugaan tindak pidana kegiatan usaha tambang tanpa izin itu, kata Daniel, berada di dua lokasi yang berbeda yaitu, di Dieng Jawa Tengah, dan satu  lokasi lagi yang terdapat di daerah Patuha, Jawa Barat.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri, telah memeriksa mantan Dirut GDE Praktimia Semiawan pada awal Oktober lalu dalam kasus yang sama.

"Sekarang masih kita lakukan pendalaman kembali tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bumi Gas selama kontrak berlangsung," jelas Daniel.

Pemanggilan petinggi GDE ini juga, berdasarkan laporan PT Bumigas Energi (BGE) melalui kuasa hukumnya Bambang Siswanto. Terlapor adalah Praktimia Semiawan, Hidekatsu Mizhusima, dan Hisahiro Takeuchi (HT). Laporan dilakukan pada 18 Juli 2016 dengan registrasi bernomor TBL/502/VII/2016/Bareskrim.

Perkaranya adalah dugaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Bambang juga mengirimkan surat teguran kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dalam surat itu, pihak BGE mempertanyakan ada atau tidaknya izin usaha pertambangan panas bumi atas nama PT GDE di Dieng dan Patuha.

"Kami sudah mengirimkan surat teguran atau peringatan sebanyak empat kali, tapi hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM," kata Bambang.

Bahkan, lanjut Bambang, belum ada tanggapan dari Direktur Jenderat EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana atas surat tersebut. Menurut Bambang, kliennya ingin memastikan bahwa usaha pertambangan tersebut sesuai dengan program nyata Presiden Jokowi soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

BGE memberi waktu paling lambat tujuh hari setelah surat tersebut dikirim untuk mendapat tanggapan."Jika tidak diberikan, kami me-reserve hak hukum klien kami untuk mengajukan segala upaya menurut hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana," Bambang menegaskan. goms

 

Berita Politik Lainnya