Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Polisi Lanjutkan Kasus Bimtek DPRD Surabaya,

Musyafak Rouf Diperiksa

SURABAYA (Realita) - Masih ingat kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surabaya tahun 2010? Kasus tersebut kini kembali dilanjutkan Polrestabes Surabaya.

Musyafak Rouf, Ketua DPC PKB Kota Surabaya. (Foto/istimewa).

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polrestabes Surabaya yang menangani kasus itu, memanggil Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf untuk diperiksa.

Informasi yang dihimpun, Musyafak diperiksa di Polrestabes Surabaya kemarin (5/9) pagi, sebagai saksi dalam kasus yang menghabiskan anggaran negara Rp 3,7 miliar tersebut.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran saat dikonfirmasi membenarkan pemanggilan terhadap Musyafak Rouf tersebut. Ia menyebut bahwa pemanggilan terhadap Musyafak hanya untuk meminta keterangan tambahan.

"Diperiksa untuk dimintai keterangan. Hanya tambahan setelah rekomendasi gelar (perkara) di KPK. Rekomendasi tambahannya hanya dari Pak Musyafak," ungkapnya, Jumat (6/9).

Ditanya detail terkait apa keterangan tambahan yang diminta dari Musyafak. Ia juga belum menjelaskan berapa pertanyaan yang diajukan.

Sementara itu, saat diperiksa di Mapolrestabes Surabaya, informasinya penyidik Tipidkor mengajukan 10 pertanyaan kepada Ketua DPC PKB Kota Surabaya tersebut.

Keterangan dari Musyafak diperlukan, lantaran dia merupakan salah satu peserta Bimtek yang dibalut dengan agenda workhshop itu.

"Pemeriksaannya kemarin, sekitar satu jam. Setelah itu langsung meninggalkan ruang penyidik,” kata Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satereskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Sukram.

Keterangan dari Musyafak diperlukan sebagai pelengkap untuk mengajukan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat terkait dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

Audit itu dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan kerugian negara dalam penyelenggaraan Bimtek untuk pimpinan dan anggota dewan tersebut. Sebab, nominal kerugian negara belum diketahui pasti. “Uang Rp 3,7 miliar itu hanya anggaran dalam penyelenggaraannya. Sedangkan kerugiannya belum diketahui,” jelasnya.

Jika kerugian negara sudah diketahui, maka proses selanjutnya adalah mencari siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana tersebut untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Hanya saja, menurut Sukram prosesnya masih membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Tidak bisa serta merta, kami harus temukan bukti siapa berbuat apa dan lain-lain,” ujarnya.

Meski demikian, Sukram menegaskan jika kasus ini sudah mengarah ke tindak pidana. Bahkan, dia memastikan ada tindakan pidana tersebut. “Kami pastikan kasus ini tetap berlanjut. Hanya saja selama ini memang terkendala lantaran audit (BPK) itu (belum ada),” pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya terjadi pada tahun 2010. Kasus ini berawal ketika Lembaga Pengembangan Potensi Nasional (LPPN) Jakarta mengajukan proposal untuk mengadakan workshop atau pelatihan bagi anggota DPRD Surabaya.

Kemudian proposal itu disetujui dengan anggaran Rp 3,7 miliar. Setelah dana dicairkan, ternyata anggota dewan yang ditugaskan ikut Bimtek maupun LPPN tidak melaksanakan jadwal sesuai proposal.

Bimtek itu semakin mencurigakan, lantaran bukti yang digunakan anggota DPRD untuk mencairkan dana hanya boarding pass di Bandara Juanda. Ketika mereka diminta bukti terbang ke kota tujuan, mereka tidak bisa menunjukkan.

Sepanjang penanganan kasus tersebut, Polrestabes Surabaya sudah memeriksa 9 anggota DPRD Surabaya saat itu. Di antaranya Armuji (mantan Ketua DPRD), Masduki Toha (mantan Wakil Ketua), Mazlan Mansyur (mantan Ketua Komisi B), Herlina Harsono Njoto (mantan Ketua Komisi A), Camelia Habiba (mantan sekretaris Komisi C), Muhammad Machmud (mantan Ketua DPRD) dan Ratih Retnowati (mantan Wakil Ketua).

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan Tim Korsup (Koordinasi dan Supervisi) KPK kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya.zai

 

Berita Politik Lainnya