Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Polisi segera Panggil

Dirut Geo Dipa

JAKARTA (Realita) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berencana memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Geo Dipa Energi (GDE) Riki Ibrahim untuk diperiksa.

Daniel Tahi Monang Silitong.

Riki dimintai keterangan polisi dalam kasus dugaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi (PLTP) tanpa izin, yang berlokasi di Dieng di Jawa Tengah dan Patuha di Jawa Barat. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, mengatakan pemanggilan Riki dilakukan secepatnya. "Segera (kita panggil)," ujar Daniel di Jakarta, Kamis (8/11).

Daniel tak menjelaskan waktu pemeriksaan Riki. Adapun sebelumnya penyidik Bareskrim telah memeriksa mantan Dirut GDE Praktimia Semiawan awal Oktober 2018. 

"Sekarang masih kita lakukan pendalaman kembali tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bumi Gas selama kontrak berlangsung," jelas Daniel.

Pemanggilan petinggi GDE mengacu laporan PT Bumigas Energi (BGE) melalui kuasa hukumnya, Bambang Siswanto. Terlapor antara lain Praktimia Semiawan, Hidekatsu Mizhusima, serta Hisahiro Takeuchi (HT). Laporan dilakukan pada 18 Juli 2016 dengan registrasi bernomor TBL/502/VII/2016/Bareskrim, terkait dugaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Selain itu, Bambang turut mengirimkan surat teguran kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana. Dalam surat, pihak BGE mempertanyakan ada-tidaknya izin usaha pertambangan panas bumi atas nama PT GDE di Dieng dan Patuha.

"Kami sudah mengirimkan surat teguran atau peringatan sebanyak empat kali, tapi hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM," tutur Bambang.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM  atas surat. Bambang mengatakan, kliennya hanya ingin memastikan bahwa usaha pertambangan tersebut sesuai dengan program nyata Presiden Jokowi soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Lebih lanjut, BGE memberi waktu paling lambat tujuh hari setelah surat tersebut dikirim untuk mendapat tanggapan.

"Jika tidak diberikan, kami me-reserve hak hukum klien kami untuk mengajukan segala upaya menurut hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana," tandas Bambang.kik

 

Berita Hukum Lainnya