Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
PP Karantina segera Ditandatangani,

Ini Konsekwensinya

JAKARTA (Realita)- Pemerintah perlu memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat jika peraturan pemerintah (PP) tentang karantina wilayah resmi diteken, untuk mengatasi penyebaran wabah corona.

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika aturan itu resmi diteken dan dieksekusi, hal ini akan berdampak positif pada penanganan wabah corona.

Bersama lawan corona.

Di samping itu, karantina juga bisa menghindari dampak buruk dari kondisi perekonomian yang lebih besar.

Namun, dia menilai jangan sampai pemerintah lupa akan kewajibannya ketika PP karantina dieksekusi yaitu bantuan terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah dan para pekerja informal dan harian.

“Sebelum karantina diterapkan perlu ada masa persiapan, untu penyaluran bantuan dan memberikan waktu juga bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk antisipasi. Yang jelas pasokan barang harus ditambah dan dipastikan mencukupi sebelum karantina diterapkan. Perlu komunikasi publik yang baik juga dan pengaturan pembatasan pembelian oleh individu untuk menghindari panic buying,” kata Faisal, Minggu (29/3/2020).

Hal itu menurunya telah diatur dalam Undang-Undang No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 55. Dalam aturan itu  pada ayat 1 berbunyi, selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sepanjutya, pada ayat 2 disebutkan pula bahwa tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah yang dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait,

Faisal menambahkan, salah satu bantuan yang sangat diperlukan masyarakat, selain bantuan pangan adalah bantuan langsung berupa cash transfer. Hal ini bisa mengantisipasi pelebaran gap, dan mengatasi risiko jatuhnya masyarakat ke bawah garis kemiskinan.

“Maka dari itu, pemerintah harus mendistribusikan bantuan langsung (cash transfers) bagi golongan ini,” katanya,

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menuturkan selain pencegahan dengan melakukan karantina, pemerintah juga perlu melakukan pengobatan. Dalam hal ini kemudahan akses pengobatan kepada semua lapisan masyarakat.

Menurutnya, saat ini kondisi krisis Covid-19 membuat masyarakat menjadi ketakutan untuk pergi ke fasilitas layanan kesehatan baik rumah sakit maupun Puskesmas.

Dia menilai puskesmas sejatinya sudah cukup mumpuni untuk menanggulangi pandemi ini. Namun, kemampuan melakukan rapid test sangat terbatas. Tak hanya itu, dari sisi penanganan juga terbatas.

“Ya itu sih semua pokoknya yang terkait dengan virus semua prioritas, mau karantina atau apapun. Tapi bicara soal penanganan virus  mestinya selain mencegah penularan, pengobatannya itu aksesnya buruk sekali.  Orang itu bingung mau kemana, orang yang kelas menengah atas atau sebagian masyarakat yang mau berobat pada takut ke rumah sakit,” kata Hariyadi.

Dia menilai saat ini yang wajib dilakukan pemerintah adalah melengkapi semua layanan kesehatan termasuk APD bagi petugas kesehatan. Setelah masalah kesehatan ini bisa diatasi, barulah pemerintah bisa fokus pada penanganan dampak ekonominnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang karantina wilayah.

"Saat ini saya sedang berkumpul dengan teman-teman untuk menyiapkan semacam rancangan peraturan pemerintahnya karena memang harus diatur oleh peraturan pemerintah," kata Mahfud dalam video conference, Jumat (27/3/2020).bis

 

Berita Nasional Lainnya