Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Praperadilan Singky Ditolak,

Hakim Nyatakan SP3 Polrestabes Sah

SURABAYA (Realita)- Hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan Singky Soewaji, untuk melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan penjarahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Hakim menilai alat bukti yang diajukan Singky dalam persidangkan hanya berupa fotocopy bukan aslinya.

Hakim tunggal Syafruddin menilai,  alat bukti yang diajukan oleh pemohon (Singky Soewaji) hanya berupa fotocopy dan tidak memiliki nilai pembuktian sesuai KUHPerdata.

Selain itu hakim Syafruddin juga menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kapolrestabes Surabaya yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah sah menurut hukum.

"Sahnya SP3 tersebut didasarkan atas alat bukti yang menerangkan pemindahan satwa surplus KBS ke beberapa lembaga atas sepengetahuan Kementerian Kehutanan dan diketahui oleh Kepala BKSDA Jatim. Sehingga bukan merupakan tindak pidana," ucap Syafruddin saat membacakan amar putusannya di ruang sidang Sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (16/11/2020).

Atas pertimbang tersebut, hakim Syarifuddin menyatakan "Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan SP3 Nomor SP-Sidik/310/VI/2015/Reskrim sah dan mengikat,"tegas hakim Syarifuddin.

Meski permohonan ditolak, namun hakim Syafruddin menyatakan Singky Soewadji memiliki legal standing sebagai pemohon praperadilan yang sempat disoal oleh kuasa hukum termohon (Kapolrestabes Surabaya).

Sementara, Muhamad Soleh kuasa hukum pemohon mengaku kecewa dengan putusan hakim. Ia menyebut dalil hakim yang menyatakan bukti foto copy tidak memiliki nilai pembuktian dianggap sebagai pertimbangan yang nyeleneh.

"Bukti-bukti ini sudah di singkronkan dengan bukti yang dimiliki termohon. Artinya bukti ini memiliki kesamaan dengan aslinya dan semua kasus kasus SP3 yang digugat oleh LSM semua tidak ada bukti asli, faktanya dikabulkan oleh hakim," ujarnya.

Terkait putusan hakim yang menyatakan SP3 sah dan mengikat, lanjut Soleh, tidak dapat diartikan jika permohonan praperadilan terhadap perkara ini tidak bisa diajukan kembali. 

"Prinsip utama dalam praperadilan tidak mengenal nebis in idem, artinya masih bisa diajukan praperadilan lagi," pungkasnya.

Untuk diketahui, perkara pokok dari praperadilan ini dilatarbelakangi adanya 6 (enam) perjanjian pemindahan ratusan satwa KBS dengan beberapa kebun binatang di Indonesia. Seperti Taman Hewan Pematang Siantar, Taman Satwa Lembah Hijau, Jawa Timur Park, Maharani Zoo dan Taman Safari Indonesia II Prigen.

Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya, karena sesuai rekomendasi adalah dilepas liar. Sedangkan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Sementara KBS adalah pemindahan. Selain itu, pertukaran satwa ini dinilai ilegal, karena ijin konservasi KBS telah dicabut.ys

 

Berita Hukum Lainnya