Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Prihatin Lulusan Pesantren,

FPKB Surabaya Godok Raperda Pondok Pesantren

SURABAYA(Realita)-Anggota DPRD Kota Surabaya mulai menunjukan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.

Anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya, Camilia Habibah saat berada di ruang kerjanya

Terbaru, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Surabaya menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren.

Keputusan mengangkat status Pondok Pesantren karena selama ini lulusan Pondok Pesantren ijazahnya seolah-olah tidak memiliki arti. Fakta itulah yang membuat FPKB getol untuk ‘menaikkelaskan’ Pondok Pesantren dengan kesetaraan status. Artinya, lulusan Pondok Pesantren status ijazahnya setara dengan sekolah formal.

“Fraksi PKB mengusulkan raperda inisiatif Pondok Pesantren pada prolegda tahun 2020,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya, Camilia Habibah diruang kerjanya.

Ia berharap, usulan ini menjadi kado terindah di hari Santri Nasional 2019 pada masyarakat Surabaya. Raperda ini, ujar dia, muncul sebagai tidak lanjut setelah undang- undang pesantren disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam raperda ini, kata Habiba, akan membahas persoalan-persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status, bahwa pendidikan Pondok Pesantren seperti pendidikan formal.

“Selama ini ijazah pondok pesantren kan seolah- olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk  melamar pekerjaan. Padahal dengan di keluarkannya undang- undang terbaru tentang pesantren, maka ijazah Pondok Pesantren memiliki status yang sama dengan sekolah formal lainya,” ujarnya.

Dengan adanya perda ini nanti, pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah-sekolah swasta, seperti yang dilakukan selama ini. Selanjutnya dari sisi penganggaran dan kebijakan anggaran akan dilakukan dengan terprogram.

“Kalau Selama ini hanya santri saja yang mendapatkan bantuan operasional sekolah atau BOS. Maka, kedepan Pondok Pesantren diusulkan bisa menerima bantuan. Hal ini sama dengan lembaga pendidikan lainya yang  sekolahnya atau lembaganya bisa menerima bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Habiba, perda ini harus untuk payung hukum ini. Jika tidak ada payung hukum, maka Pondok Pesantren tidak akan bisa menikmati kebijakan- kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.  “ Perda ini juga sebagai payung hukum agar pondok pesantren bisa menerima bantuan,” jelasnya.

Habiba menambahkan, DPRD memiliki jatah enam raperda inisiatif setiap tahun, dan raperda inisiatif pondok pesantren ini akan dititipkan kepada kader PKB yang duduk di Badan Pembuat Perda BPP DPRD Surabaya.

“ Pada akhir Oktober ini pihaknya akan mengundang Stake Holder, Depag, Kyai dan tokoh pondok pesantren di Surabaya untuk meminta masukan terkait isi dari raperda tersebut,” pungkasnya.(arif)

 

 

Berita Politik Lainnya