Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto, Tommy Angga.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Program e-Sertifikat,

Diduga demi Kepentingan Oligarki dan Pemilik Modal

JAKARTA (Realita) - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKo), Beni Kurnia Illahi menilai bahwa Permen ATR BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik berpotensi menciderai Pasal 28A UUD 1945.

Iustrasi sertifikat tanah.

Seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan Permen ART BPN Nomor 1 tahun 2021 tersebut, lebih dahulu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ia khawatir ketika hanya berlandaskan pada e-Sertifikat seperti yang diupayakan pemerintah saat ini, hak atas tanah oleh masyarakat akan mudah terabaikan. Yang paling kentara adalah pada saat adanya konflik agraria antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan swasta, dan kemudian persoalan tersebut dibawa ke meja hijau.

Ia menduga kuat program e-Sertifikat semacam ini adalah kepentingan kaum oligarki untuk memudahkan penguasaan tanah ulayat dan tanah masyarakat secara legal.

"Saya menduga, ada kepentingan oligarki dan pemilik modal di sini, sehingga pemerintah mempermudah dokumentasi sertifikasi tanah itu," kata Beni dalam diskusi online dengan tema "Sertifikat Tanah Ditarik, Apa Urgensinya?" yang digelar oleh Political and Public Policy Studies (P3S), Kamis (11/2/2021).

Sementara itu Direktur Eksekutif P3S, Jerry Massie menyarankan kebijakan itu benar-benar dikaji secara komprehensif sebelum diundangkan dan diimplementasikan. Sehingga kemudian hari regulasi di dalam Permen ATR BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menimbulkan polemik yang lebih meruncing.


Rawan Diserang Hacker

Apalagi di dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, kekhawatiran akan keamanan data menjadi sesuatu yang sangat krusial.

"Kalau sudah diserang hacker habis itu. Bahkan misalnya saya hacker bisa saya hapus nama pemilik tanah tertentu, kemudian ada potensi pemblokiran," tandasnya.

Ia menitik beratkan, apa urgensinya sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan e-Sertifikat ini. Analis kebijakan publik ini juga berharap pemerintah jujur motif di balik kebijakan tersebut.

"Makanya kita penting adanya transparansi, ini apakah kepentingan publik, kepentingan pemerintahan, kepentingan atau kepentingan personal," tutupnya.

Sementara itu, pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, secara sosiologis politik kebijakan sertifikat tanah elektronik tidak berbasis pada data sosiologis rakyat Indonesia yang saat ini dalam soal kepemilikan tanah masih mengalami banyak persoalan.

Selain itu, digitalisasi sertifikat tanah di tengah pandemi covid-19 dan resesi ekonomi juga menunjukan bahwa elit politik tidak membuat skala prioritas.

"Jika demi digitalisasi sertifikat tanah milik rakyat diminta dikumpulkan itu juga menunjukan bahwa pemerintah seolah ragu dengan data kepemilikan tanah yang ada di Badan Pertanahan. Bukankah data kepemilikan tanah sudah ada? Mengapa sertifikat tanah milik rakyat harus diserahkan," pungkasnya.


Tak Aman

Sementara itu, Pakar Hukum Pertanahan Aartje Tehupeiory, mengatakan akses sertifikat elektronik dapat dengan mudah digunakan dan diketahui oleh setiap kepentingan hak atas tanah dan kepentingan pihak lain.

Namun pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data sistem IT (sistem elektronik) belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. 

Untuk menjamin keamanan data elektronik, dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu dengan membangun database pertanahan secara nasional dan mem-backup data dengan catatan bahwa informasi yang dimuat dalam sertifikat elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah dan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan

"Bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat elektronik) harus ada di database BPN dan harus teraplikasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah yang mempunyai iktikad baik sehingga dengan mudah memperoleh data yang dapat dipercayai kebenarannya," tandasnya.web

 

Berita Hukum Lainnya