Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
PSBB Surabaya Raya Diperpanjang,

HIPMI: Ini Berat Sekali

SURABAYA (Realita)- Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim, Mufti Anam, menyesalkan keputusan pemprov Jawa Timur, yang memperpanjang Pembatasan Skala Besar (PSBB).

Mufti Anam.

"Ini berat sekali.  Ya, hidup memang pilihan. Mau sehat, atau mau usaha tetap jalan, kan gitu. Tapi disisi lain kalau PSBB setengah setengah, ini merugikan buat kita," kata Mufti.

Dijelaskannya, PSBB telah merugikan pengusaha, karena dampak dari PSBB dirasa tidak maksimal. Pengusaha, lanjut Mufti, sudah menjalankan aturan PSBB, tetapi pemerintah justru yang berjalan setengah setengah.

"Pemerintah harus total juga, mulai pengawasan, sanksi, hingga kebutuhan masyrakat. Dengan tegas begitu, maka tidak perlu waktu panjang untuk PSBB," lanjut Mufti.

Sebenarnya, lanjut Mufti, dari awal Hipmi selalu menyampaikan,  jika pemerintah melaksanakan  PSBB, memang harus sekalian total, agar pengusaha punya kepastian. Dengan adanya kepastian, maka pengusaha  bisa membuat rancangan waktu, kapan berhenti beroperasi, dan kapan bisa mengoperasikan usahanya lagi.

Namun ketika PSBB kembali diperpanjang, masih kata Mufti, ini adalah pukulan telak bagi pengusaha. Sebab, rencana demi  rencana perusahaan, menjadi gagal karena tidak beroperasi lagi. 

"Awalnya 14 hari. Kemudian diperpanjang lagi. Berarti kita harus mengatur ulang bisnis kita ke depan lagi. Sementara, ke depannya kita juga belum tahu apakah diperpanjang lagi atau tidak. Kan belum pasti. Jadi, mending tidak usah ada PSBB, tapi proteksi tehadap masyarakt perlu diperketat," tutupnya 

Hal yang sama dikatakan, Wasekum BPD Hipmi Jawa Timur, Hadrean Renanda. Ia menilai,  alangkah baiknya PSBB  itu dievaluasi ulang secara matang. 

"Pengusaha besar masih bisa bertahan hidup dengan celengannya. Nah, kalau pengusaha kecil, dia celengan dari mana kalau nggak tetap menjalankan usahanya, kayak orang jual bakso, jual pentol, apapun lah yang bekerja harian," kata Hadrean Renanda.

Dijelaskannya, bahwa PSPB akan efektif jika  pemerintah mampu menyediakan kebutuhan masyakat yang  paling dasar, yaitu bahan pokok. 

Sebab, jika kebutuhan masyarakat melalui jaring pengaman sosial ini belum efektif, maka PSPB tidak akan efektif.  

"Makanya, lebih baik pemerintah ini fokus benahi dulu Jaring Pengaman Sosial (JPS), ketimbang memperpanjang PSBB. Apapun sanksinya bagi pelanggar PSBB, masyarakat tidak takut. Mereka lebih takut nggak bisa mencukupi keluarganya ketimbang sanksi ga bisa ngurus SIM," lanjutnya.

Hadrean, yang juga menjabat sebagai  Tim KNPI Jatim Care Covid-19 ini,  menyebut bahwa jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah masih terbilang 'amburadul'.  Kalau belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, masih kata Handrean, sebaiknya pemerintah tidak usah melakukan PSBB lebih dulu. 

"Walapun PSBB dilakukan sampai Desember, tetap tidak akan merubah hasil yang efektif, kalau jaring pengaman sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Handeran mengulang ulang.ys

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya