Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Revisi UU Berpotensi Kebiri KPK,

Presiden Diminta Tak Tinggal Diam

JAKARTA (Realita) Revisi Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berpotensi mempreteli kekuatan lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi.

Raden Yudi Anton Rikmadani.

Bahkan, revisi tersebut juga terkesan seperti skenario sistematis mengkebiri wewenang serta melemahkan KPK.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STHI Jakarta, Raden Yudi Anton Rikmadani menjelaskan, pasal-pasal yang berpotensi mengkebiri KPK diantaranya mengenai izin penyadapan, maupun keberadaan dewan pengawas. 

“RUU KPK ini telah mengkebiri penegakkan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Itu bisa dilihat dari isi draf pasal-pasal yang direvisi soal penyadapan, izin dewan pengawas, termasuk kedudukan dewan pengawas itu juga perlu dipertanyakan,” tegas Yudi dalam keterangannya, Senin (9/9/19).

Menurut Yudi, jika RUU ini disahkan DPR sebelum masa tugasnya berakhir, maka KPK kedepan seolah bekerja hanya menjalankan tugas administratif. Dan, secara berlahan membuat KPK hanya menjadi lembaga penegak hukum yang biasa-biasa saja. 

Akibatnya, tegas Yudi, KPK bakal sangat sulit menembus dinding korupsi yang melibatkan orang-orang besar di Indonesia.

“Jika RUU ini ‘dipaksa’ disahkan, maka KPK hanya menjalankan adimintratif penegakkan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikatakan ekstra ordinary crime, dan telah menghilangkan semangat lahirnya KPK,” tuturnya.

Oleh karena itu, tegas Yudi, LKBH STHI Jakarta meminta agar Presiden Jokowi bersikap dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR.  Tujuannya, agar proses pembahasan revisi tidak dapat dilaksanakan.

Yudi juga mengimbau, Presiden hendaknya mendengarkan aspirasi publik yang menolak revisi tersebut karena melemahkan KPK. Presiden, tegas Yudi, harus komit terhadap upaya memperkuat KPK.

“Presiden harus mendegarkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang konsern terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” tukasnya.yl

 

Berita Politik Lainnya