Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Revisi UU KPK Kejar Tayang,

Rakyat Mulai ragu Dengan Jokowi


JAKARTA (Realita) - Langkah DPR RI dan Pemerintah terkesan kejar tayang pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang sudah disetujui guna dibawa ke Paripurna.

Jokowi.

Adapun pengesahan ini, dilakukan ditengah penghujung kepemimpinan DPR RI. 

"Jika pun mau direvisi tunggulah waktu yang tepat. jangan terkesan kejar tayang di akhir periode," kata Mantan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, hari ini. 

Menurut Pedri, dalam perumusan atau revisi sebuah undang-undang tidak bisa gegabah. mesti melalui kajian akademik dan uji publik yang memadai. Namun, sangat disayangkan, dalam hal revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, DPR RI dan Pemerintah terkesan mengenyampingkan aspirasi publik yang banyak melakukan penolakan. 

"Maka patut dipertanyakan komitmen Pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi ini. Semestinya Pak Jokowi mendengar dengan seksama aspirasi yang berkembang di masyarakat, bahwa banyak penolakan," tandas Pedri. 

Pedri juga sepakat dengan pendapat berbagai pihak bahwa, revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebagai upaya melemahkan lembaga anti rasuah tersebut dalam proses pemberantasan korupsi. 

"Tidak salah kalau kemudian banyak pendapat yang mensinyalir kuat ada upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi," ucap Pedri.

Seluruh fraksi di DPR RI telah menyetujui pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Meski demikian, penolakan publik terus disurakan, baik lewat media massa maupun aksi unjuk rasa. Mengingat ada sejumlah poin berpotensi kuat melemahkan proses pemberantasan korupsi oleh KPK. 

Yakni, soal pegawai KPK ke depan akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN.  Padahal, selama ini status KPK sebagai lembaga ad hoc independen atau bukan bagian dari pemerintah. Sehingga kerjanya pun tak dapat diintervensi oleh pihak manapun. 

Lalu penyadapan KPK bisa dilakukan apabila mendapat izin dari Dewan Pengawas. Kemudian pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Serta,  KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3, lalu dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik.

 

Berita Politik Lainnya