Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
RS PHC Surabaya

Dituding Tak Profesional

SURABAYA (Realita)- Pelayanan  Rumah Sakit PHC Surabaya dituding mengecewakan.

Gedung Medical Check Up RS PHC.

Setidaknya, hal itu dirasakan dan dialami langsung oleh CV. Dwi Mulia Mas.

Kekecewaan  CV Dwi Mulia Mas ini terkait dengan pembangunan Gedung Medical Check Up RS PHC. Di mana, CV ini adalah rekanan yang menggarap pembangunan gedung ini. Agum selaku owner dari CV Dwi Mulia Mas mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas perhitungan pembayaran denda yang dilakukan RS PHC saat membayar biaya pengerjaan proyek pada pihaknya.

Dijelaskan oleh Agum, kontrak pengerjaan pembangunan Gedung Medical Check Up RS PHC Surabaya sebesar Rp 1,1 Miliar. Nominal sebesar itu dibayar  dalam 6 termin oleh pihak PHC. Agum  mengakui ada keterlambatan pembangunan kerja yang pihaknya lakukan. Dan ia menerima didenda oleh pihak PHC di pembayaran termin ke-5 senilai  Rp 57.709.805. “Jika tanpa denda, pembayaran termin ke-5 seharusnya senilai Rp 201.553.250. Dan kami menerima kok jika memang didenda,”tegas Agum.

Namun, yang menjadi pemicu kekecewaanya adalah ketika denda  tersebut dikenakan setelah ia membayar PPN dan pajak final yang besarnya sesuai dengan nominal tanpa denda. “Ya pajak yang saya bayar adalah berdasarkan jumlah tanpa denda, yakni (jumlah belum dipotong pajak) Rp 201.553.250,” urai pengusaha muda ini.

Seharusnya, imbuh Agum, denda tersebut dipotong di angka Rp 201.553.250 yang sudah dikurangi denda Rp 57.709.805. Dan sisanya dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

“Jadi seharusnya, DPP-nya adalah Rp 143.843.445 (hasil dari Rp 201.553.250 dikurangi Rp 57.709.805). Sehinggal pihak CV Dwi Mulia Mas seharusnya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 13.076.680,"ungkap Agum.

Tapi kenyataannya, masih kata Agum, pihak RS PHC memotong pembayaran termin kepada pihaknya, setalah dia  membayar PPN senilai Rp 18.323.023 dan Pajak final 2% Rp 3.664.600. “Nah, jumlah pajak ini adalah jumlah pajak dari nilai awal yang tanpa  denda, yakni Rp 201.553.250,” tukas Agum lagi.

Alhasil, pihak CV Dwi Mulia Mas pun sangat merugi.

“Jadi termin ke-5 senilai Rp 201.553.250 setelah dipotong PPN dan Pajak Final 2%,  saya menerima Rp 197.888.650. Tapi kemudian,  dipotong denda lagi Rp 57.709.805. Sehingga total kami cuma dibayar Rp 140.178.845.Padahal pajak yang kita bayar, jumlahnya utuh dari DPP Rp 201.553.250,” gerutu Agum geram.

“Jadi pajak yang kita bayar utuh, tapi yang kami terima dipotong denda. Ini berarti, kami dirugikan karena menanggung pembayaran pajak RS PHC,” imbuh Agum lagi.

Selain itu, Agum juga merasa kecewa karena pihak PHC meminta ke CV Dwi Mulia Mas kerja cepat. Tetapi, permintaan itu tidak diimbangi dengan profesionalisme. Contohnya pihak PHC selalu terlambat dalam pembayaran dan tidak mau didenda. "Kalau saya telat dalam pengerjaan proyek saya kena denda, tapi kalau pihak PHC terlambat membayar saya, dia tidak mau didenda. Bahkan pihak PHC tidak memberikan kepastian kapan saya dibayar," protes Agum.

Agum sudah berulang kali berusaha menyampaikan keberatannya kepada RS PHC, namun sia-sia. Sebab pihak RS PHC Surabaya tetap bersikeras bahwa hitungan versinya adalah benar. “Pembayaran tersebut (kepada CV Dwi Mulia Mas) sudah sesuai dengan perjanjian kontrak,” jelas Yani, General Affairs RS PHC Surabaya.

Terpisah, Direktur Utama PT PHC, Agus Akhmadi saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, tak merespon. Ketika ditelpon tak diangkat dan saat dikirimi pesan Whatsapp, juga hanya dibaca tapi tak dibalas.tim

Direktur Utama PT PHC, Agus Akhmadi.
Lihat postingan ini di Instagram

SURABAYA (Realita)- Pelayanan Rumah Sakit PHC Surabaya dituding mengecewakan. Setidaknya, hal itu dirasakan dan dialami langsung oleh CV. Dwi Mulia Mas. Kekecewaan CV Dwi Mulia Mas ini terkait dengan pembangunan Gedung Medical Check Up RS PHC. Di mana, CV ini adalah rekanan yang menggarap pembangunan gedung ini. Agum selaku owner dari CV Dwi Mulia Mas mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas perhitungan pembayaran denda yang dilakukan RS PHC saat membayar biaya pengerjaan proyek pada pihaknya. Dijelaskan oleh Agum, kontrak pengerjaan pembangunan Gedung Medical Check Up RS PHC Surabaya sebesar Rp 1,1 Miliar. Nominal sebesar itu dibayar dalam 6 termin oleh pihak PHC. Agum mengakui ada keterlambatan pembangunan kerja yang pihaknya lakukan. Dan ia menerima didenda oleh pihak PHC di pembayaran termin ke-5 senilai Rp 57.709.805. “Jika tanpa denda, pembayaran termin ke-5 seharusnya senilai Rp 201.553.250. Dan kami menerima kok jika memang didenda,”tegas Agum. Namun, yang menjadi pemicu kekecewaanya adalah ketika denda tersebut dikenakan setelah ia membayar PPN dan pajak final yang besarnya sesuai dengan nominal tanpa denda. “Ya pajak yang saya bayar adalah berdasarkan jumlah tanpa denda, yakni (jumlah belum dipotong pajak) Rp 201.553.250,” urai pengusaha muda ini. Seharusnya, imbuh Agum, denda tersebut dipotong di angka Rp 201.553.250 yang sudah dikurangi denda Rp 57.709.805. Dan sisanya dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). “Jadi seharusnya, DPP-nya adalah Rp 143.843.445 (hasil dari Rp 201.553.250 dikurangi Rp 57.709.805). Sehinggal pihak CV Dwi Mulia Mas seharusnya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 13.076.680,"ungkap Agum. Tapi kenyataannya, masih kata Agum, pihak RS PHC memotong pembayaran termin kepada pihaknya, setalah dia membayar PPN senilai Rp 18.323.023 dan Pajak final 2% Rp 3.664.600. “Nah, jumlah pajak ini adalah jumlah pajak dari nilai awal yang tanpa denda, yakni Rp 201.553.250,” tukas Agum lagi. Alhasil, pihak CV Dwi Mulia Mas pun sangat merugi. Klik: www.realita.co #rsphc #agusakhmadi #pelayananpublik #bayarpajak #dendapajak #rekanan #cvdwimasmulia #medicalcheckup

Sebuah kiriman dibagikan oleh PT. Realita Aktual Terpercaya (@redaksirealita) pada

 

Berita Politik Lainnya