Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Rudianto Minta Hakim Bebaskan Hary

Prasetyo dari Dakwaan Korupsi Jiwasraya

JAKARTA (Realita) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta diminta untuk membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) periode 2013-2018, Hary Prasetyo.

RUDIANTO MANURUNG SH,. MH. CLA.

Tak hanya itu, majelis hakim juga diminta untuk membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan.

“Memohon kepada majelis hakim harus membatalkan dakwaan karena surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap rumusan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan, dan tidak menguraikan perbuatan materiel yang didakwakan,” kata pengacara terdakwa, Rudianto Manurung and Partner dalam sidang eksepsi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya  yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/06).

Rudianto beralasan, dakwaan jaksa terhadap kliennya tersebut keliru. Sehingga Pengadilan Tipikor pun tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut) berdasarkan pada faktor perbedaan lingkungan peradilan berdasarkan Undang-Undang Kekuasan Kehakiman.

Menurutnya, kewenangan atau kompetensi absolut, merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht). Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Alumni fakultas hukum universitas Bung Karno ini, mengatakan Peradilan Umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, di mana hingga saat ini tercatat ada 6 (enam) pengadilan khusus yang ada dilingkungan peradilan umum, yakni: Pengadilan Anak, kewenangan mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Setelah membaca Surat Dakwaan, seharusnya kompetensi mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum yang menangani perkara pidana secara umum dan bukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi, in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” jelasnya.

Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili kliennya, telihat dengan jelas di halaman 3-4 Surat Dakwaan bahwa perbuatan Hary Prasetyo, MBA didakwa secara melawan hukum dengan ketentuan-ketentuan.

Antara lain; Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian; Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

“Dapat kami simpulkan terdakwa Hary Prasetyo, MBA didakwa Tindak Pidana Perasuransian dan Tindak Pidana Pasar Modal. Bahwa UU Perasuransian secara tegas mengatur ketentuan pidana perasuransian pada Pasal 21 UU No.2 Tahun 1992 dan Pasal 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana kewenangan penyidikan perkara Tindak Pidana Perasuransian adalah Penyidik Polri, sebagaimana diatur Pasal 14 Ayat (1) huruf g UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang menyebutkan: Kepolisian Negara RI melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak Pidana sesuai dengan hukum acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,” ujarnya

Tidak hanya itu saja, sambung Rudianto, dalam surat dakwaan Terdakwa Hary Prasetyo didakwa melakukan tindak pidana pengelolaan investasi Saham dan Reksadana PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak transparan, tidak akuntabel, tanpa analisis, kepemilikan saham melampaui ketentuan Pedoman Investasi, melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga, mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus, dan lain sebagainya adalah pelanggaran dan kejahatan Pasar Modal sebagaimana di atur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Apalagi, lanjutnya, penegakan hukum atas Pelanggaran Pasar Modal diatur Pasal 103 Ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109 dan Kejahatan Tindak Pidana Pasar Modal diatur Pasal 103 Ayat (1), 104, 106 dan 107 UU No.8 Tahun 1995, dimana Pasal 101 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1995 menyebutkan penyidik tindak pidana pasar modal adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tertentu dilingkungan BAPEPAM yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Pasar Modal.

Terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995 menentukan 3 (tiga) macam Sanksi yaitu: Sanksi Perdata, vide Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995;

Sanksi Pidana, vide Pasal 103 s/d 107 UU No. 8 Tahun 1995; Sanski Adminstratif, vide Pasal 63 jo Pasal 64 PP No.45 Tahun 1995 tentang Penyelengaraan Kegiatan di Pasar Modal.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kewenangan Penyidikan perkara a quo adalah Kepolisian RI dan PPNS BAPEPAM (saat ini bernama PPNS OJK RI, berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012) dan bukan kewenangan dari Penyidik Kejaksaan, dengan demikian perkara ini bukan termasuk ranah Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi tetapi Pengadilan Pidana Umum pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakuan dalam daerah hukumnya vide Pasal 84 KUHAP,” tegasnya.

“Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim harus memeriksa terkait kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebab kami berkeyakinan bahwa perkara ini bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Yang Mulia Majelis Hakim wajib menghentikan pemeriksaan pokok perkara ini,”kata Rudianto

Selain itu, dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima menurut pengamatan kami juga dikarenakan dakwaan kabur atau tidak jelas karena tidak menggambarkan secara rinci hal-hal yang menggambarkan sifat jahat dari terdakwa, karena seluruh uraian dakwaan,”tukasnya

Selain lebih bersifat keperdataaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dalam eksepsinya, Rudianto menilai surat dakwaan Jaksa terhadap kliennya tersebut, hanya menggambarkan bahwa terdakwa dalam melakukan pengelolaan investasi dana PT AJS ialah sebatas menyerahkan pengelolaan dana PT AJS kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.

“Dalam arti bahwa terdapat kerja sama keperdataan yang memberikan kewajiban bagi Joko Hartono Tirto selaku pihak yang ditunjuk oleh Komite Investasi PT AJS untuk mengelola dana PT AJS agar mendatangkan keuntungan atau propit “ujar mantan wartawan harian ibukota.

Selain itu, sambung Rudianto, uraian dakwaan penuntut umum sama sekali tidak menggambarkan apakah memang terdakwa terlibat dalam perbuatan untuk menaikkan harga saham yang tidak sama dengan harga pasar yang sesungguhnya, karena dengan diserahterimakannya pengelolaan dana PT AJS kepada Joko Hartono Tirto, maka manajemen investasi seluruhnya telah diserahkan dengan suatu kewajiban perdata bahwa Joko Hartono Tirto harus melakukan hal-hal terkait pengelolaan dana aquo untuk mendatangkan profit bagi PT AJS.

Bukan hanya itu saja, uraian dakwaan Penuntut Umum lebih mengisyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota Komite Investasi PT AJS lebih banyak dikarenakan saran maupun advis dari pihak yang telah dipercaya untuk melakukan pengelolaan dana PT AJS.

Di akhir pembacaan eksepsi, kuasa hukum Hary Prasetyo ini, memohon kepada majelis hakim agar menerima eksepsi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

“Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwakan Nomor Reg. Perkara 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 3 Juni 2020, Prematur, tidak dapat diterima dan memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari tahanan,” tukasnya.

Rudianto menambahkan walaupun nantinya majelis tidak sependapat dengan eksepsi, pihaknya berharap majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Sidang lanjutan kembali digelar dengan agenda tanggapan pihak Jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kubu terdakwa. hrd

 

Berita Hukum Lainnya