Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Rugikan Negara Ratusan Miliar,

Mantan Dirut PLN Ditetapkan Tersangka

JAKARTA (Realita) - Bareskrim Mabes Polri, melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor), berhasil mengungkapkan kasus dugaan korupsi pengadaan BBM jenis high speed diesel (HSD), yang merugikan negara, mencapai ratusan miliar rupiah.

Jumpa pers di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/6).

"Jumlah total uang dari dugaan korupsi dalam perkara ini sebesar Rp 173.369.702.672 kata Direkur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol, Djoko Poerwanto di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/6).

Djoko melanjutkan, dalam membongkar kasus tersebut, pihaknya telah menetapkan satu tersangka berinisial NP. NP kata Djoko, merupakan mantan Dirut PLN yang diduga melakukan penunjukkan secara langsung atas pengadaan BBM jenis HSD di PT PLN.

Sementara itu, dalam tender proyek tersebut, NP beber Djoko, diduga memerintahkan Tuban Konsorsium PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), menjadi pemimpin proyek pengadaan BBM jenis HDS tersebut.

"Proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PT PLN atas perintah tersangka NP untuk memenangkan Tuban Konsorsium menjadi pemasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan, di pengadaan PT PLN tahun 2010," tambahnya.

Tak hanya itu saja, sebelum memerintahkan, PT TPPI menjadi tender dalam proyek tersebut, tersangka NP juga, sempat bertemu Presdir PT TPPI, HW. Meski tak memenuhi syarat, namun PT TPPI tetap ditunjuk untuk sebagai leader, dengan kontrak empat tahun dari 2010 hingga 2014.

"Tuban Konsorsium PT TPPI tidak mampu memasok BBM jenis HSD di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai kontrak. Sehingga PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, dan mengakibatkan PLN merugi," paparnya.

Senada dengan Dirtipikor Djoko, hal tersebut juga disampaikan oleh KaroPenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Menurut Dedi, 

pengungkapan kasus ini tergolong lama. Sebab, laporan kasus ini dibuat sejak tahun 2015 lalu. Namun, lanjut Dedi, baru diungkap setelah memakan waktu empat tahun terakhir.

"Proses pengungkapan memang cukup lama, karena tindak pidana korupsi termasuk extraordinary crime. Sehingga pembuktian harus luar biasa, proses pembuktian harus dilakukan secara ilmiah," katanya.

Atas perbuatannya, Nur Pamudji dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPPK), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. goms

 

Berita Hukum Lainnya