Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Ruki Bantah

Tudingan Samad

JAKARTA (Realita)- Mantan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK 2015 Taufiequrachman Ruki membantah tudingan yang diungkapkan oleh Abraham Samad terkait usulan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Taufiequrachman Ruki.

Samad memang sempat menuding jika revisi Undang-undang KPK itu diajukan oleh Ruki melalui surat yang dikirim langsung kepada Presiden Joko Widodo saat Ruki menggantikan dirinya menjadi Plt Ketua KPK kala itu.

Terkait hal ini, Ruki pun menjelaskan bahwa surat yang sempat dia kirim kepada pemerintah pada 2015 lalu bukanlah untuk merevisi Undang-undang KPK.

Kata dia, surat itu adalah jawaban dari pimpinan KPK kepada Jokowi yang sempat bertanya soal pandangan para pimpinan KPK jika Undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah itu direvisi.

Lagi pula, tambahnya, surat itu pun tak hanya ditanda-tangani oleh dia seorang diri, tetapi oleh lima pimpinan KPK yang menjabat saat itu.

"Ditandatangani kami berlima. Tidak cuma Taufik sendiri, tapi lima pimpinan," kata Ruki dilansir CNN, Minggu (8/9).

Dia pun menjelaskan kala itu, isi surat yang dia kirim secara tegas menolak dan tidak setuju jika Undang-undang KPK direvisi sesuai dengan keinginan beberapa anggota DPR.

"Apa jawaban kami terhadap surat itu? Pertama pada prinsipnya kami pimpinan KPK tidak setuju keinginan beberapa anggota DPR untuk merevisi UU KPK," katanya.

Dia juga menjelaskan, kala itu pimpinan KPK melalui surat tersebut menyarankan agar pemerintah dan DPR merevisi dan harmonisasi UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, KUHP, dan KUHAP sebelum merevisi UU KPK.

"Jadi sebelum UU nomor 30 tahun 2002 diubah, pemerintah ubah ini (UU nomor 31/1999, KUHP, dan KUHAP) dulu," katanya.

Sebelumnya, Mantan Ketua KPK Abraham Samad menduga revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK 2015 Taufiequrachman Ruki.

Samad menyatakan tak pernah mengusulkan poin krusial yang ada pada revisi peraturan tersebut di masa kepemimpinannya kala itu.

"Bahwa ini usulan tahun 2015. Kan saya mengalami kriminalisasi dan saya berhenti di tengah jalan. Kemudian dilanjutkan oleh Plt Ruki dan kawan-kawan dari Maret sampai Desember 2015. Sepengetahuan saya, kepemimpinan jilid 3, kita tak pernah punya usulan yang disampaikan itu, saya enggak tahu kalau datang dari Plt (Ruki)," kata Samad dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9).cn

 

Berita Hukum Lainnya