Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
RUU KPK Disahkan,

Pengamat Hukum: Khawatir Turunkan Kinerja KPK

JAKARTA (Realita) - Diam-diam DPR menyepakati revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dilakukan.

Pegawai kpk memprotes revisi uu kpk, jumat (6/9/2019).

Melalui rapat paripurna, Kamis (5/9) Rancangan Undang-undang (RUU) KPK disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Pengamat Hukum, Suhadi mengkritisi keputusan lembaga legislatif. Sebab perubahan UU KPK berpotensi melemahkan posisi lembaga antirasuah dalam menjalankan tugasnya. 

"Jika hal tersebut dilakukan kami khawatir dapat menurunkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal kerja KPK sangat luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi, dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat," ujar Suhadi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9). 

Sementara di sisi lain, imbuh dia, penegakan hukum kasus korupsi di lembaga lainnya tak optimal. 

"Dan masyarakat tidak begitu percaya dengan lembaga di luar KPK," ucapnya. 

Keberadaan UU KPK dinilai sudah tepat. Sebab KPK merupakan institusi yang memiliki pekerjaan khusus atau lex spesialis, yakni memberantas korupsi. 

Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian maupun kejaksaan, yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam perkara apapun. Karena tugas pokok dan fungsinya begitu banyak, kata Suhadi pemberantasan korupsi belum tentu menjadi prioritas di lembaga selain KPK. 

"Selama ini masyarakat sangat mengapresiasi dengan cara kerja KPK yang terus meningkat dalam pemberantasan korupsi. Jadi jangan sampai masyarakat antipati kepada orang-orang yang diduga coba ingin melemahkan KPK," tuturnya. 

Suhadi menyarankan DPR merevisi regulasi lainnya yang memang perlu untuk diubah. Sebab praktik korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dan KPK merupakan lembaga terpercaya dalam penanganan persoalan tersebut.

"Kalau memang mau merevisi banyak UU yang perlu direvisi, contohnya UU Advokat. Kok pada diam? Padahal organisasi advokat sudah mau karam," jelasnya. 

RUU KPK sendiri telah dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). DPR tinggal menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (surpres) yang memerintahkan menterinya untuk membahas RUU KPK ini bersama para anggota dewan. 

Suhadi berharap, agar Jokowi mencermati betul keputusannya terkait RUU KPK. 

"Sebagai salah satu relawan Jokowi-Ma'ruf Amin, saya juga menyarankan agar Pak Jokowi selaku Presiden hati-hati dengan revisi UU KPK. Semoga beliau lebih cermat dalam mengkaji masalah ini, jangan sampai nantinya malah menjadi boomerang untuk beliau," tandas advokat senior itu.kik

 

Berita Hukum Lainnya