Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Selain Dipecat,

Dirut Garuda Terancam Dijerat Pidana

JAKARTA (Realita)- Pemerintah memastikan penyelundupan motor klasik Harley Davidson yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara terancam hukuman pidana penjara.

Ari Askhara.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thorir. "Ditulis kerugian negara dan ini menjadi faktor perdata, tapi juga pidana. Ini yang memberatkan," jelas Erick saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Kamis (5/12/2019).

Untuk diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, dalam pasal 102 disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.

Bisa terjerat pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dugaan pelanggaran pengiriman onderdil bekas juga sesuai pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 118 tahun 2018, tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru yang sebagian pasalnya diubah dalam Permendag Nomor 76 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, barang dengan kode HS 8711 tidak ada dalam daftar barang modal dalam keadaan tidak baru yang dapat diimpor

Sementara itu, dalam UU Nomor 17/2006, dalam pasal 103, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Bisa terjerat pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hal tersebut kemudian diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa tindakan penyelundupan ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-udang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Pasal 103 kepabeanan menyebutkan, mereka yang memberikan keterangan lisan dan tulisan tidak benar untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan akan ada konsekuensinya," tutur Sri Mulyani.cn

 

Berita Kriminal Lainnya