Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Sembako dari Pemkab Sidoarjo Senilai Rp 150 Ribu,

Diduga Disunat

SIDOARJO (Realita) - Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako yang disalurkan Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Disperindag, diduga disunat sehingga barang-barang yang diterima masyarakat yang harusnya senilai Rp 150 ribu, jadi kurang dari sekian, Minggu (3/5/2020).

Dari data yang dihimpun Realita.co bantuan yang diterima antara lain, Beras 5 kg, mie instan 10 bungkus, minyak goreng 1 Liter, gula pasir 2 kg.

Bansos Yang Diterima Warga Dari Pemkab Sidoarjo.

Menurut warga yang menerima jika dikalkulasi sesuai harga agen total dari bantuan itu tidak sampai Rp 150 ribu.

"Ini berasnya gak bermerek, mungkin perkilo Rp 9.000, mie instannya juga merek sarimi, minyaknya juga merek gak terkenal, perkiraan totalnya, antara Rp 120-125 ribu," jelas salah satu warga di kecamatan Wonoayu.

Dikutip dari Sidoarjo Terkini, Choirul Hidayat Ketua Panja DPRD Sidoarjo menilai bentuk bantuan sembako untuk 135.572 pekat sembako untuk keluarga pra sejahtera itu, dinilai ada penggelembungan harga, pasalnya anggota panja menghitung harga bantuan tersebut senilai Rp 125 Ribu.

“Kemarin pihak dinsos sudah diundang untuk diminta klarifikasi, tapi tidak datang. Sehingga kami berkesimpulan ini Diduga ada penggelembungan harga,” Kata Choirul.

Dikutip dari Japos.co, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan anggaran senilai Rp. 40,6 Miliar. Selanjutnya anggaran dari APBD ini dijadikan 2 paket untuk dua satuan Kerja (Satker), hal tersebut diungkapkan Setda Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini, Rabu (29/4).

Kedua Satker tersebut yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Dinas perindustrian dan perdagangan masing-masing dinas mengelola atau membelanjakan paket sembako senilai Rp. 20.335.800.000 yang diperuntukan bagi 271.144 keluarga pra sejahtera di Kabupaten Sidoarjo. Yang patut digarisbawahi dari anggaran tersebut tidak ada proses lelang yang dilakukan kedua satuan kerja tersebut, yang ada hanya penunjukan langsung atau (PL).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelidikan yang bertugas mengawasi penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ia juga mengaku akan berupaya semaksimal mungkin mengawasi penyaluran dan penggunaan anggaran di setiap daerah.

"KPK sudah membentuk satgas penanganan COVID-19, KPK bekerja sama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), karena mereka mendapat mandat pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID," tutur Firli.Hk

 

Berita Hukum Lainnya