Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Antonius A

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Sengketa Obligasi Rp 3 T BNI vs Menkeu,

Berujung Mediasi

JAKARTA (Realita) - Andi Sabet melalui advokat Serfasius Serbaya Manek mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Bank Negara Indonesia (BNI), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/7).

ndi Sabet melalui advokat Serfasius Serbaya Manek mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Bank Negara Indonesia (BNI), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/7).

Gugatan diajukan lantaran penolakan pencairan obligasi sekitar Rp 3 triliun oleh BNI, dengan alasan telah kadaluarsa. Turut digugat dalam perkara No.351/Pdt.GBTH.PLW/2018/PN-Jkt.Pst, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Serfasius, negara khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebab BNI merupakan perwakilan negara yang menyerap dana masyarakat melalui penerbitan surat hutang atau obligasi.

"BNI dalam hal ini yang ditunjuk oleh negara, sebagai provider obligasi, harus menjalankan kewajibannya tanpa dalil apapun karena itu uang masyarakat," ujar Serfasius usai sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Seharusnya, imbuh dia, negara berterima kasih dengan kontribusi kliennya yang membeli obligasi BNI pada 1962-1963. Karena uang yang dihimpun bank dari Andi kala itu, dipastikan digunakan negara untuk pembangunan.

"Tahun 1962 negara tidak punya likuiditas untuk membangun. Karena itu negara mengeluarkan obligasi untuk menyerap dana masyarakat. Padahal tidak pernah diberitahukan mekanisme pembayarannya oleh BNI," tutur dia.

Karenanya baik pihak bank maupun kementerian, kata Serfasius, wajib bertanggung jawab dalam pencairan obligasi kliennya. Jangan sampai aturan suatu produk obligasi, merugikan masyarakat yang secara tidak langsung mendukung pembangunan negara.

Rencananya, mediasi antara pihak yang berselisih dibahas pada sidang lanjutan, 7 Agustus 2018 mendatang. Serfasius berharap musyawarah tersebut mencapai titik temu, yang tak merugikan kliennya.

"Melalui proses mediasi atau penyatuan persepsi, negara harus menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, bagi publik. Apalagi BNI itu kan perusahaan Tbk (perseroan terbuka)," tandas Serfasius. kik

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya