Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Sidang Perdana,

Terungkap Bupati Nganjuk Jual Belikan Jabatan

SURABAYA (Realita) - Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, terdakwa kasus penerima grafitasi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jum'at (9/3/2018).

Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman (kiri) diskusi dengan pengacaranya, saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jum'at (9/3/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) di antaranya, Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Arif Suhermanto, Adhi Kurniawan, Dame Maria Silaban, Ni Nengah Gina Saraswati dan Herry BS Ratna Putra.

Dalam surat dakwaan, Jaksa dari KPK menjelaskan, terdakwa telah menerima gratifikasi. "Terdakwa telah menerima hadiah dengan keseluruhan Rp 1,35 miliar, dari Ibu Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosyid Husein Hidayat dan Budiono," terang JPU dari KPK dalam membacakan dakwaan.

Lebih lanjut, jaksa menjelaskan terdakwa menerima hadiah tersebut bertentangan dengan kewajibannya, dimana penerimaan (hadiah) tersebut sebagai kompensasi atas promosi jabatan terhadap beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nagnjuk.

"Sebagai Bupati, terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi," tambah JPU KPK.

Terdakwa yang diangkat sebagai Bupati Nganjuk pada 12 April 2013 lalu, diketahui melakukan tindak pidana Korupsi lelang jabatan di Lingkungan Pemkab Nganjuk pada kurun waktu 2016-2017, dimana pada lelang tersebut, terdakwa menerima uang Rp 30 juta himgga Rp 500 juta.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan), dan langsung minta pada pembuktian.

Perlu diketahui, Bupati Nganjuk ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi uang senilai Rp miliar dari dua rekanan kontraktor. Masing-masing memberikan uang Rp 1 miliar pada tahun 2005.

Selain menerima uang sejumlah Rp 2 miliar, Taufiqurrahman juga diduga mendapat gratifikasi dalam bentuk lain seperti satu unit mobil Jeep Wrangler abu-abu tahun 2012 serta satu unit smart fortwo abu-abu tua. Gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi, promosi jabatan dan fee-fee sejumlah proyek dalam kurun waktu 2016 hingga 2017.

Dalam kasus ini, Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.ys

 

Berita Hukum Lainnya