Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Sita Aset Diduga Seenaknya,

KPK Dilaporkan ke Kejagung

JAKARTA (Realita)- Tindakan penyidik KPK terkait penyitaan aset milik seseorang yang merupakan tersangka di KPK dinilai tidak terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Laporan tersebut dilayangkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN).

LSM MELAPORKAN KPK KE KEJAGUNG.

Dalam laporannya yang di layangkan ke Gedung Bundar Kejagung juga disertai beberapa dokumen yang dijadikan bukti untuk dilakukan pengkajian oleh Kejaksaan Agung. 

Koordinator GPHN, Madun Hariadi mengatakan laporan dia layangkan terkait adanya penyitaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap seseorang pengusaha di wilayah Banten, dan nilainya mencapai angka triliunan rupiah. 

Penyitaan ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum, pasalnya penyitaan dilakukan tidak memiliki dasar hukum dan penyitaan dilakukan tidak terkait dengan perkara yang tengah disidik KPK. 

"Perkara Alkes, cuma kasus korupsinya belum diusut tapi aset aset orang ini sudah disita, di wilayah Banten. Jadi katanya (penyitaan) ada keterkaitan kasus lain, orang ini ditangkap asetnya disita ada dugaan terlibat kasus Alkes sementara kasus Alkesnya belum diusut masih penyelidikan," katanya usai membuat laporan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (05/07).

Dia menjelaskan bukti dokumen yang diserahkan dalam laporan merupakan dokumen hasil dari Pansus Angket DPR terhadap KPK. "adanya aset aset yang diduga menjadi tersangka di KPK dan itu sumbernya juga A1 cuma kalau ini asetnya siapakan masih prematur, kalau kita inikan sekarang karena ini pidana khusus tidak boleh dibuka ke publik," jelasnya.

Yang jelas, kata Madun, Komisioner KPK harus bertanggungjawab terkait adanya penyitaan yang diduga tidak berdasar ini. "yang jelas yang bertanggung jawab  komisioner KPK terkait aset aset kalau ini bener terbukti banyak aset yang dihilangkan, nilainya sekitar  triliunan, asetnya berupa bergerak dan tidak bergerak," tegasnya.

Dia berharap jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung dapat segera menindak lanjuti laporan yang dilayangkan, agar kedepan KPK dapat bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melakukan tindakan sewenang-wenang. 

"Supaya ada tindak lanjut dan kalau ini terbukti ya menjadi pelajaran buat pimpinan pimpinan KPK kedepan supaya lebih hati- hati dalam melakukan penindakan karena yang terliaht sekarang itu banyak tindakan tindakan yang diluar prosedur hukum ya, contohnya itu tadi kasus belum di proses aset orang yang diduga terlibat disita semua," tutupnya. hrd

 

Berita Hukum Lainnya