Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
SNAP Desak Audit Anggaran APBN

PERINUS-KKP serta Copot Dirjen Perikanan Tangkap

JAKARTA (Realita) - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Serikat Nasional Anak Petani (SNAP) dan Nelayan menggeruduk Gedung Kementrian BUMN dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (8/5/2019). 

Aksi ini buntut dari banyak kapal di atas 30 GT tidak bisa beroperasi, karena terbentur izin yang dihambat KKP.

Puluhan pemuda yang tergabung dalam Serikat Nasional Anak Petani (SNAP) dan Nelayan menggeruduk Gedung Kementrian BUMN dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (8/5/2019).

Padahal konsumsi ikan setiap hari dari masyarakat terus bertambah.

Hal ini berpotensi negatif terhadap konsumsi masyarakat. Mengingat ikan dikonsumsi masyarakat setiap hari, hanya dicari oleh kapal dibawa 10 gross tonnage (GT). 

"Sedangkan untuk kapal besar di atas 30 GT yang izin operasinya harus dikeluarkan KKP. Ini yang proses izin keluar memakan waktu lama. Untuk kapal 10-30 GT izin operasinya bisa dikeluarkan Pemprov melalui perizinan terpadu. Kalau yang memenuhi bahan baku dari industri perikanan itu adalah kapal di atas 30 GT dengan izin KKP," kata Koordinator SNAP Daud, hari ini. 

Saat ini, masih kata Daud,  banyak kapal di atas 30 GT tidak bisa beroperasi, karena terbentur izin, berbenturan dengan harapan Presiden Jokowi yang ingin memiliki industri ikan. 

Selain itu persoalan juga terjadi pada PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang juga Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perikanan menjalankan Misi BUMN sebagai Agen pembangunan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di bidang Perikanan demi kemaslahatan masyarakat. 

Pada periode Dirut Dendi Anggi Gumilang beberapa proyek yang telah  dikerjakan antara lain, Pembuatan sarana prasarana Restoran Anaya yang mencapai Rp.13 miliar, Impor ikan Salem, Projek KJA. Kerja sama KSO termasuk ikan Salem dengan pihak External, Pekerjaan KJA meliputi penyediaan program keramba jaring apung dengan teknologi dari Norwegia, sebagai pemilik projek adalah Kelautan, Kemaritiman dan Perikanan (KKP). 

"Sejatinya proyek tersebut diduga ada indikasi kerugian negara, maka kami minta BPK RI harus membukanya, sedangkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tentunya harus turun untuk melihat langsung kondisi PT Perinus yang saat ini dipimpin Dendi Anggi Gumilang," tuturnya. 

Melihat kondisi BUMN PT Perinus saat in, SNAP berharap agar dilakukan Investigasi sebelum perusahan tersebut ambruk akibat hutang yang diduga mencapai Rp.150 miliar.  Sehingga mereka mendesak dengan tuntutaan BPK RI segera audit anggaran APBN yg dikelola oleh PERINUS dan KKP RI. Menteri KKP untuk mencopot Dirjen Perikanan Tangkap karena lambatnya perizinan. Menteri BUMN segera Evaluasi kinerja Dirut PT. Perinus. Bahkan segera dicopot bila bersalah. 

"Untuk itu di akhir masa jabatan Jokowi-JK harus meninggalkan cerita bagus bukan keluhan dan hal negatif. Untuk menjawab persoalan di atas," pungkasnya.

 

Berita Nasional Lainnya