Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Soal Iuran BPJS Kesehatan,

Mardani Minta Pemerintah Jalankan Amanat UU

JAKARTA (Realita) - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai jika wacana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dua kali lipat sangat memberatkan beban hidup masyarakat.

Mardani Ali Sera.

Wacana tersebut, kata Mardani, juga tak selaras dengan amanat UU dan Konstitusi.

Untuk itu, dirinya pun mendesak pemerintah agar kembali merujuk pada fungsi dan tujuan BPJS Kesehatan itu sendiri.

"Saya kira pemerintah tetap memegang teguh amanat UUD dan UU BPJS, bahwa tujuan utama penyelenggaran BPJS adalah untuk menjamin kehidupan sosial dan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang kurang mampu, bukan untuk memberatkan kehidupan mereka," kata Mardani, Minggu (1/9/2019).

"Untuk itu saya meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS. Karena akan memberatkan kehidupan rakyat dan bertentangan dengan prinsip dan filosofi tujuan BPJS yang diamanatkan UUD 1945 dan UU BPJS.

Tak hanya itu, bahkan Mardani pun memberikan solusi kepada pemerintah untuk turut membatalkan wacana pemindahan ibukota. Ia menilai wacana tersebut memakan dana yang sangat besar. "Gunakan dana negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satunya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sehingga Pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan yg memberatkan rakyat," tegas Mardani.

Selain itu, pemerintah juga perlu segera melakukan reformasi pengelolaan BPJS Kesehatan. Langkah pertama dengan mendalami 6 akar masalah utama yang ditemukan oleh BPKP. Dan juga libatkan seluruh pihak dan daerah untuk mengungkap masalah-masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan di lapangan.

"Tidak wajar organisasi dengan pengelolaan dana sebesar BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Jika melihat beberapa lembaga asuransi kesehatan swasta dgn kemampuan mengelola sumber daya yg terbatas, justru dapat sehat secara finansial dan mampu meningkatkan kualitas pelayanannya," sebutnya.

"Reformasi pengelolaan BPJS Kesehatan ini menurut saya sangat mendesak, karena jaminan sosial pelayanan kesehatan adalah salah satu hak dasar rakyat yang diamanatkan konstitusi. Reformasi SDM, sistem manajemen, data dan sistem informasi kepesertaan, layanan rumah sakit, dan lain-lain perlu segera dilakukan oleh pemerintah terhadap BPJS Kesehatan," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya menyerukan kepada pemerintah segera membentuk Satgas independen yang terdiri dari para profesional dan ahli terbaik untuk melakukan audit menyeluruh dan mengawal reformasi pengelolaan BPJS kesehatan ini. Kebutuhan reformasi pengelolaan BPJS Kesehatan ini sudah sangat mendesak.

"Pemerintah juga perlu membuat kontestasi untuk merekrut orang-orang terbaik dengan kapasitas dan integritas terbaik untuk mengisi manajemen BPJS Kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan dikelola dengan benar dan profesional serta tidak membebani dan menyulitkan masyarakat," sebutnya.

"Lebih dari itu, kondisi ini seharusnya menjadi pengingat bagi Pak Jokowi bahwa masih banyak permasalahan mendasar yg perlu segera dibenahi. Jangan mengambil kebijakan grasa grusu yang memberatkan keuangan negara di tengah-tengah beban hidup rakyat yang semakin berat dan banyaknya masalah bangsa yang belum terselesaikan".

"Kita harap Pak Jokowi mengelola negara ini dengan baik dan benar. Berpegang teguh pada Konstitusi dan UU, serta menempatkan kemaslahatan bangsa dan rakyat di atas segalanya. Ingat janji-janji Anda kepada rakyat. Mensejahterakan rakyat adalah janji, pindah ibu kota bukan," pungkasnya. sed

 

Berita Layanan Publik Lainnya