Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Soal Pemberantasan Korupsi,

Jokowi Diminta Tiru Korsel

JAKARTA (Realita) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, sebaiknya, Presiden Joko Widodo, mempelajari terhadap sejarah pemberantasan Korupsi yang ada di Korsel, khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption), yang kemudian berganti nama menjadi ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision) yang juga digabungkan oleh banyak lembaga, termasuk Ombudsman.

Fahri Hamzah.

Hal itu disampaikan Fahri,  guna menanggapi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongannya, yang berkunjung ke dua negara yaitu, Korea Selatan dan Vietnam. 

Dikabarkan, di Korea Selatan itu,  kedua kepala negara ini,  juga akan membahas penguatan kerja sama kedua negara di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu ini.

"Bapak Presiden Jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan 'darurat korupsi', seperti tuduhan selama ini. Karena kalau tuduhan itu benar, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Senin (10/9).

Lebih lanjut, politisi asal NTB itu pun menyebutkan, hanya di Indonesia saja, darurat korupsi menjadi kesibukan satu lembaga saja yakni, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.  

Sementara Presiden sendiri, kata Fahri, tidak menyebut darurat itu, dengan melihat secara merata terkait 'tangkapan KPK',. Sehingga, semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota Malang. Lalu, mempersoalkan tiket Asian Games 2018, tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?" tambah Fahri.

Politisi partai Keadilan Sejahterah itu menilai, dari berbagai negara yang pernah dipelajarinya, Korea Selatan yang menurutnya paling baik, dan dijadikan sebagai contoh untuk Indonesia, dalam hal pemberantasan korupsi. 

Pembubaran KICAC kemudian berganti nama ACRC ini, lantaran ada gangguan terhadap ekonominya. Sehingga manuver KICAC juga kata Fahri, yang  juga membuat rusakbya iklim usaha dan kebebasan sipil, maka anti korupsi digabung dengan HAM.

"Sementara di kita aneh, tidak ada koordinasi. Definisi korupsi saja nggak jelas. Ada lembaga sibuk sendiri yang lain menonton dan lebih baik menghindar. Akhirnya, sejak 2002 (persis sama dengan tahun berdirinya KICAC) di Indonesia berkembang suasana tidak pasti,"tutur Fahri.

Bahkan, evaluasi atas Undang-Undang yang sudah berumur 16 tahun itu terus ditentang. Bahkan, usulan amandemen terhadap konstitusi, lanjut Fahri, seperti mau mengubah kitab suci.

"Demonstrasi dikerahkan dan ancaman dilayangkan 'koruptor menyerang balik'. Jadilah ia lembaga suci yang tidak boleh diganggu gugat," sebut Fahri.

Namun, semuanya beber Fahri, terserah Presiden Jokowi yang pasti melihat pelambatan ekonomi saat ini. Dan, akhirnya pemerintah mencabut subsidi, hutang ke luar negeri, proyek dikerjain sendiri dan BUMN disuruh ngutang bunga tinggi. Mungkin, nanti BUMN bisa-bisa dijual ke luar negeri.

"Ini semua karena ketidakpastian hukum. Sambil pak Jokowi berpikir, teken saja kerjasama dan ikut saja pola Korea Selatan. Gak usah malu untuk kebaikan negeri. Lihat Korsel itu, industri hidup, kelas menengah tumbuh. Kita merdeka bareng, bikin KPK bareng tapi hasil lain. Kenapa? Karena mereka mau koreksi," paparnya.

Bangsa Indonesia, ucap Fahri, berkejaran dengan waktu. Sementara Korea Selatan, tambah menguasai industri dunia, mulai soal otomotif, elektronik dan digital media, sampai K-POP dan restoran di mana-mana.

"Eh kita sibuk tangkap pencuri. Dan dianggap prestasi. Tambah banyak dianggap tambah sukses," tutupnya.goms

 

Berita Hukum Lainnya