Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Soal Relokasi SDN 2 Tugurejo,

Bupati Ponorogo Pilih Infrasruktur dan Dua Kelas Darurat Tahun Ini

PONOROGO (Realita)- Setelah sempat terbentur sejumlah regulasi, proses pembangunan gedung baru Sekolah Dasar Negeri ( SDN) 2 Tugurejo Kecamatan Slahung, yang terdampak bencana tanah gerak di lokasi relokasi, dipastikan tidak akan dilakukan tahun ini.

Hal ini diungkapkan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, usai membuka kegiatan rapat kordinasi Program Keluarga Harapan ( PKH) Ponorogo, Kamis (12/3).

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Ia beranggapan, proses penganggaran Rp 7 miliar, untuk pembangunan gedung baru SDN 2 Tugurejo itu, baru bisa dilakukan pada APBD 2021. Ini setelah sejumlah opsi untuk memasukkan anggaran berdasarkan Site Plan Dinas Pendidikan ini, tidak bisa dilakukan tahun ini. " mungkin kita lakukan di tahun 2021," ujarnya.

Kendati demikian, terkait SDN 2 Tugurejo tahun ini, ia akan menggunakan saran dari Satuan Tugas ( Satgas) Percepatan Relokasi SDN 2 Tugurejo. Yakni dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan menuju ke lokasi sekolah yang baru. Serta membangun dua ruang kelas semi permanen sambil menunggu pembangunan gedung baru tahun depan." Tahap pertama saya terima sarannya pak Wabup ( Ketua Satgas Percepatan Relokasi) supaya jalannya dibangun terlebih dahulu, dengan padat karya dan sebagainya. Selanjutnya kita bangun dua ruang kelas di tempat yang lama. Dananya dari pos dan tidak terduga. Sifatnya sementara," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian Satgas percepatan relokasi SDN 2 Tugurejo, proses pembangunan gedung baru di lokasi relokasi terbentur sejumlah regulasi. Hal ini pun menghambat proses pemindahan 128 siswa SDN 2 Tugurejo tahun ini. Sejumlah faktor penghambat itu yakni, anggaran 7 miliar yang diajukan oleh Dindik dalam Site plan SDN 2 Tugurejo tidak bisa dianggarkan dalam APBD, pasalnya saat ini pos anggaran dalam APBD telah berjalan sesuai plot.  

Tidak hanya itu, lahan seluas 11.200 meter yang berada di Dukuh Krajan Desa Tugurejo, atau sejauh 750 meter dari lokasi sekolah awal itu masih berstatus milik desa. Sebelum dibangun sekolah, harus ada tukar guling dahulu antara Pemkab dan desa, guna mengganti lahan yang akan dibangun sekolah. Kondisi ini diperparah dengan tidak dapat diserapnya dana On Call (Tangap darurat) yang bersumber dari APBN, lantaran kejadian bencana telah terjadi 3 tahun lalu.lin

 

Berita Nasional Lainnya