Berdasarkan pengawasan lapangan yang dilakukan Bawaslu, baik pidato Rizieq maupun Prabowo itu, tidak melanggar tahapan kampanye.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan Bawaslu seperti masuk angin karena menyebut aksi Reuni 212 tak melanggar tahapan kampanye terbuka.
Bahkan, Boni menyebutkan bahwa, kesimpulan Bawaslu tersebut sangat prematur dan tidak melalui penelitian di lapangan.
"Jusrtu itu yang memalukan. Bagaimana seorang komisioner Bawalsu membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan sekunder dari media. Ini memalukan, institusi dipermalukan," kata Boni usai diskusi bertajuk "Reuni 212 Curi Star Kampanye, Bawaslu Harus Bangun dari Tidur" di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (5/12).
Boni menilai, terkait pernyataan Bawaslu yang melalui Ratna tersebut, tidak berdasarkan kajian mendalam. Padahal, kata dia, terdapat begitu banyak pelanggaran kampanye di Aksi Reuni 212 itu.
"Padahal kami melihat ada spanduk Prabowo-Sandi di sana, ada teriakan 2019 ganti presiden, ada lagu diputar di sana, da Ustaz Tengku Zulkarnain mengkritik pemerintah Jokowi," kata Boni.
Tak hanya itu saja, selain melanggar tahapan kampanye, Reuni 212 jelas Boni, merupakan politisasi gerakan moral. Sebab ketika pertama kali muncul di akhir 2016, gerakan 212 masih memiliki dua warna yakni gerakan politik dan gerakan moral. Massa yang datang dari berbagai daerah tergerak oleh kerinduan untuk membela kesucian iman. Namun, ujar Boni, pada saat yang sama elit dari gerakan tersebut sebagiannya sudah menjadi tim sukses politik.
"Kami respek dengan nait dari semua umat yang hadir, tapi kita juga mengutuk para politisi, para pemburu rente yang menelikung niat baik itu menjadi kepentingan politik,"jelasnya.
Dengan tegas, mantan Komisaris Kantor Berita Antara itu mengatakan, apa yang disampaikan Ratna, bisa dibilang memperlihatkan keberpihakannya di Pilpres 2019. Sebab, Bawaslu kata Boni, seharusnya membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan/penelitian yang matang.
"Nah ini kan orang yang menarik garis yang sangat jelas, oh jangan-jangan kamu (Ratna) sudah masuk angin atau kamu sudah punya parsialitas dalam berpolitik,"tutupnya. goms