Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Sssttt….Diduga Ada Oknum Jaksa

Kejagung juga Temui Djoko Tjandra!

JAKARTA (Realita)-  Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh oknum jaksa yang berdinas di Kejaksaan Agung lantaran bertemu dengan buronan institusi tersebut, Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Laporan itu dibuat ke lembaga pengawas eksternal, Komisi Kejaksaan RI dan telah diterima dengan nomor 5840-0467/BTT/KK/VII/2020 pada Jumat (24/7).

Djoko Tjandra.

"Bertemu dengan buron saja sudah salah, kedua tidak lapor atasan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan di kantor Komjak usai membuat laporan, Jumat (24/7).

Meski demikian, Boyamin enggan mengungkapkan identitas Jaksa tersebut. Dia pun membuat blur wajah oknum yang diduga jaksa dalam laporan dan bukti foto yang dia sertakan itu.

Boyamin menegaskan dirinya sudah memastikan bahwa sosok dalam bukti foto yang dia laporkan itu merupakan seorang jaksa. Namun, dia belum dapat memastikan kredibilitas foto yang dia dapatkan.

Sementara ini, dia baru menguji foto tersebut dengan menggunakan penilaian ahli secara mandiri.

"Jadi saya juga tidak ingin membuat Komjak sia-sia, ternyata (foto) hasil editan misalnya. Setidaknya ini ada tim IT (memeriksa) yang sedikitnya (bilang) agak bukan editan katanya begitu," kata Boyamin.

Dia menduga bahwa foto tersebut diambil pada 2019 lalu untuk memuluskan rencana permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra pada Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dia menyatakan bahwa oknum jaksa tersebut berinisial P dan merupakan pejabat eselon IV di Kejaksaan Agung.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat dirinya akan mengklarifikasi informasi tersebut kepada korps Adhyaksa.

"Karena ada dugaan bahwa salah satu dari foto yang bersama buronan itu adalah oknum jaksa tentu kami akan melakukan pengecekan," kata Barita.

Selain itu, dia pun perlu memastikan apakah pihak kejaksaan sendiri telah melakukan investigasi internal terkait temuan tersebut sebelumnya. Pasalnya, hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan perkara tersebut.

"Kalau belum (pemeriksaan internal), maka kami bisa melakukan klarifikasi kepada yang dilaporkan itu," ujarnya.om

.

 

Berita Hukum Lainnya