Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Surati Pimpinan Dewan,

Fraksi PKB Kecewa Pemkot

SURABAYA(Realita)-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kecewa terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kordinasi dalam penanganan virus corona

Mereka merasa tidak pernah diajak kordinasi dalam menangani virus corona atau covid-19 yang menyebar di wilayah Kota Pahlawan.

 

“Kita tidak pernah diajak kordinasi dalam kebijakan penanganan virus corona. Kita kalau ditanya konstituen iya bingung,” kata Badrul Tamam, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya.

Menurutnya, banyak kebijakan yang justru bisa membahayakan masyarakat, misalnya mendirikan dapur umum. Saat ini, Kota Surabaya sedang dihadapkan masalah penyebaran virus corona bukan bencana alam. Anehnya, Pemkot justru mendirikan dapur umum. Keberadaan dapur umum, lanjut dia, bisa membuat penyebaran virus corona semakin cepat.

“Banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), misalnya mendirikan dapur umum. Itu bisa membuat penyebaran semakin cepat, kan masyarakat bertemu di situ (dapur umum),” ujarnya.

Untuk melayangkan protes nyata, Tamam mengaku kalau pihaknya akan mengirimkan surat protes resmi melalui pimpinan DPRD Kota Surabaya. Surat ini dikirimkan untuk mempertegas kalau Fraksi PKB yang berisi semua anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak setuju dengan Pemkot.  “Kita dari Fraksi PKB dengan tegas mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi melalui surat ke Pimpinan DPRD Kota Surabaya untuk membentuk tim penanganan penyebaran Covid-19,” tutur dia.

Ditambahkan Badrul Tamam, Fraksi PKB juga meminta untuk meningkatkan sinergitas. “Selama ini tidak ada koordinasi dengan pihak Legislatif, dewan tidak tahu wilayah penyebaran virus Corona. DPRD tetap melakukan fungsi pelayanan Budgeting, Legislasi dengan tetap melakukan rapat dengan sistem online utamanya rapat koordinasi terkait Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD kota Surabaya, Camelia Habiba menyampaikan, bahwa saat ini penanganan Covid-19 Pemkot Surabaya berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan di pihak legislatif.

“Untuk penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab bagi penyelenggara pemerintah daerah,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah mengatakan, dirinya meminta penyemprotan disinfektan diruang publik perlu dilakukan dengan merata, tidak hanya diluar saja. Pasalnya, banyak pengaduan yang dilakukan ternyata penyemprotan yang dilakukan hanya sebatas pencitraan, bukan murni untuk menghentikan penyebaran virus.

“Penyemprotan disinfektan tidak hanya dipusat kota, di daerah pinggiran justru banyak yang belum dilakukan,” terang dia.(arif)

 

 

Berita Politik Lainnya