Tagar tangkap mega dan bubarkan PDIP menjadi trending topic di sosial media berlogo burung itu.
Hingga Minggu malam, tagar tangkap Mega dan bubarkan PDIP ini telah dicuit hingga 42,8 ribu kali. Lantas, mengapa tagar tangkap mega dan bubarkan PDIP ini menggema tepat di hari ulang tahun Presiden Jokowi ini?
Ternyata banyak netizen mengaitkan Mega dan PDIP sebagai sosok dan dalang di balik munculnya Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUUU HIP). Publik menganggap Mega adalah aktor intelektual di balik RUU yang menuai banyak pro-kontra ini.
Dalam RUU HIP, salah satu klausul yang menjadi sorotan adalah konsep Trisila dan Ekasila serta frasa ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’. Konsep dan frasa tersebut langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tentangan keras dari publik hingga sejumlah ormas.
Merujuk pada laman resmi DPR, RUU HIP sudah dibahas sebanyak tujuh kali dan tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk pembahasan selanjutnya.
Sementara itu berdasarkan pantauan di sosial media, banyak netizen yang menyayangkan sikap PDIP dan Megawati Soekarnoputri atas munculnya RUU HIP.
“Kami menolak RUU HIP,” ujar @AnonymousG00D disitat Suara.
“Ingat umur, ingat perjuangan ayahanda dan para pendiri bangsa ini. Pancasila berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ganggu ideologi bangsa,” ungkap @indomiehair1.
“Menurut saya #megawati lah biang keroknya. Makanya #TangkapMegaBubarkanPDIP hidup mulia atau mati syahid,” ujar @jalirojali16.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis pada Senin 15 Juni 2020, menegaskan, partainya menyatakan setuju ekasila dihapus dan komunisme dilarang di RUU HIP.
“Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila yang kristalisasinya dalam ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus,” kata Hasto.
Selain itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menegaskan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Soesatyo.
“Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada pengunaan ideologi Pancasila,” kata Basarah di Indonesia Lawyers Club, Selasa lalu.twt