Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tagih Janji Soal Pungli,

FP-Jokowi Bakal Aksi di Istana Negara

JAKARTA (Realita)- Front Pemuda Pemantau Janji Jokowi (FP-Jokowi) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 2 September 2019, di Ombudsman RI, Mabes Polri Jakarta Selatan dan Istana Negara Jakarta Pusat.

Adapun aksi unjuk rasa ini, buntut dari adanya maladministrasi terkait pengurusan mutasi kendaraan di Samsat di wilayah penyangga Jakarta seperti Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor yang ditemukan Ombudsman RI. 

"Tagih Janji Jokowi.

Front Pemuda Pemantau Janji Jokowi (FP-Jokowi).

Desak Jokowi Evaluasi Kapolri Terkait Maraknya Praktik Maladministrasi di Samsat," ujar Koordinator FP-Jokowi, Rusdin saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat  (30 Agustus 2019) malam.

Tak hanya demikian, namun ada pula dugaan terjadi praktik pungutan liar (pungli) lewat calo di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Daan Mogot, Jakarta Barat.

Hal ini kemudian membuat FP-Jokowi pesimis upaya Presiden Jokowi menekan pungli bisa terealisasi dengan maksimal. 

"Mengingat Samsat di ibu kota saja ada praktik pungli dan maladministrasi bagaimana dengan Samsat di daerah?," cetusnya. 

FP-Jokowi menekankan, ini adalah persoalan serius yang meski segera ditanggulangi oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Agar dalam menjalankan roda institusi Bhayangkara, sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin membabat habis persoalan pungli. 

"Pak Kapolri Tito harus evaluasi hal ini dan copot  Dirlantas Polda Metro Jaya karena belum mampu menjalankan fungsi pengawasan bawahannya dengan tepat. Masak perintah Pak Jokowi bertolak belakang dengan kondisi di lapangan ?," tandasnya. 

FP-Jokowi, juga mendesak Ombudsman RI melakukan investigasi ke Samsat Daan Mogot terkait adanya dugaan pungli dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini KPK guna ditindak lanjuti apabila terbukti. 

"Ombudsman jangan hanya berani investigasi di wilayah penyangga Jakarta seperti Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor. Investigasi ke Samsat Daan Mogot juga perlu, karena dugaan pungli itu ada dalam pemberitaan media," tandasnya.

 

Berita Politik Lainnya