Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tak Bisa Blacklist PT KIM,

Ternyata Dispora Laporakan Nilai Cukup ke BPJ

MALANG (Realita)- Pernyataan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Malang yang memberikat daftar hitam kepada PT Konstruksi Indonesia Mandiri (PT KIM) terkait pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tipe B Kanjuruhan pada Tahun Anggaran 2019 lalu, ternyata tidak sesuai dengan dokumen yang dikirimkan kapada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Kabupaten Malang. 

Sebelumnya, pihak Dispora melalui Kepala Bidang Rekreasi Dispora dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Sabarudin Budiharto menyatakan telah memberikan performa paling rendah kepada PT KIM, bahkan memberikan daftar hitam di dalam internal Dispora terkait pembangunan GOR Tipe B Kanjuruhan yang menelan anggaran senilai Rp 12 miliar. 

Namun, pernyataan yang disampaikan Sabar tidak sesuai dokumen yang dikirim ke pihak BPJ.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Ferry Hari Agung/foto:Muhammad/Realita.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung. 

Ferry mengatakan, terkait pernyataan yang disampaikan pihak Dispora itu tidak bisa sebagai dasar untuk melakukan black list. Karena, pihaknya menerima laporan dari Dispora dengan nilai yang cukup. Yaitu dengan nilai di atas 60.

"Saya rasa tidak bisa lah. Karena dia memberikan laporan ke kita nilainya cukup," katanya kepada Realita.co saat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (13/10). 

Disinggung mengenai pernyataan PPKom Dispora, Sabarudin Budiharto, terkait pemberian daftar hitam terhadap PT KIM di dalam internal Dispora, Ferry mengatakan tidak tahu maksudnya dan tidak ada aturannya. 

"Tidak ada aturannya, saya ndak tahu itu apa maksudnya pak Sabar," ungkapnya. 

Masih terkait prosedur pemberian blacklist (daftar hitam), Ferry menjelaskan banyak tahapan yang harus dilalui. Mulai dari pengusulan hingga pembahasan beberapa pihak terkait. 

"Memang pengajuannya dari pengguna anggaran. Tapi apabila pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan. Misalnya dalam kontrak belum bisa menyelesaikan hingga waktu yang ditentukan, terus diajukan adendum, apa bila masih tidak bisa menyelesaikan, ya itu bisa diajukan black list. Kalau ini kan bisa menyelesaikan," jelasnya.mad

 

Berita Hukum Lainnya