Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tak Lapor LHKPN,

Anggota DPRD DKI Minim Tranparansi

JAKARTA (Realita) - Batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik ke KPK sudah lewat batas, yakni pada 31 Maret 2019 lalu.

Andi Anggana.

Namun, di tingkat legislatif DPRD DKI Jakarta, masih banyak anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan LHKPN. Beberapanya disinyalir sibuk mengurus kampanye dan sedang proses mengumpulkan bukti kepemilikan.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Andi Anggana menilai bahwa minimnya laporan LHKPN dari para anggota DPRD DKI jadi bukti lemahnya transparansi keuangan yang diterima pejabat dan bentuk ketidakpatuhan atas sistem tranparansi. “Ini soal kepatuhan dari sistem yang berlaku. Jika soal laporan harta kekayaan saja tidak bisa tranparan, gimana mau mengurus anggaran DKI Jakarta?” kata Andi kepada realita.co melalui pesan singkatnya, Jum'at (5/4/2019).

Berdasarkan data dari Kabiro Humas Febri Diansyah pada Minggu (31/3/2019), hanya 50 anggota DPRD DKI yang melaporkan. Sisanya yang berjumlah 114 anggota yang wajib melapor, belum lapor LHKPN. 

“Kita harus memberikan sanksi sosial bagi mereka yang menyepelekan pelaporan LHKPN. Ini bukti bahwa mereka tidak ingin diketahui laporan harta kekayaannya, padahal mereka pejabat publik. Ada apa?” tanya lulusan FISIP UIN Jakarta ini.

Andi yang juga politisi PSI ini menganalisa tidak patuhnya seorang pejabat publik dalam melakukan LHKPN menggerogoti integritas individu pejabat itu. Tolak ukur pejabat yang berintegritas, tambah mantan jurnalis ini, ukurannya mengabarkan pada publik terkait segala pemberian negara dalam bentuk apa pun kepada pejabat serta aset dan kekayaan pejabat itu. “Jika melapor saja tidak dilakukan, integritas mereka dipertanyakan, mereka itu wakil siapa?” kritiknya.

Andi menilai ke depan harus ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. “Kita mesti berikan sanksi. Sifatnya bisa dilaporkan pada publik, bahwa pejabat ini, dengan nama ini, tidak melaporkan. Agar masyarakat tahu, wakilnya ternyata tidak taat!” tuturnya. Politisi PSI ini juga mengimbau pada seluruh partai yang kadernya jadi pejabat publik agar menekan mereka dengan sistem di partai agar mau melaporkan LHKPN.sed

 

Berita Nasional Lainnya