Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tak Terima Syafruddin Bebas,

KPK Ajukan PK

JAKARTA (Realita)-  Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepas mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Syafruddin Arsyad.

Syafruddin sebelumnya diputus lepas oleh MA pada 9 Juli lalu terkait perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Dia kini menghirup udara bebas.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku telah menerima salinan putusan kasasi Syafruddin. Jaksa penuntut umum kini tengah mempelajari putusan lengkap tersebut untuk kemudian mempertimbangkan upaya hukum lanjutan.

Selain itu, jaksa penuntut umum juga secara bersamaan mempelajari sanksi yang dijatuhkan MA terhadap hakim anggota kasasi Syamsul Rakan atas pelanggaran etik lantaran bertemu dan berkomunikasi dengan Ahmad Yani selaku pengacara Temenggung saat itu.

"Memang ada fakta baru, ya, yang muncul beberapa waktu lalu ketika ada salah satu hakim yang diberi sanksi. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan dilakukannya Peninjauan kembali atau tidak, tentu kami perlu bahas terlebih dahulu," kata Febri, Kamis (10/10/2019).

Febri mengaku langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan KPK ke depan atas hal tersebut dinilai harus memiliki alasan yang kuat dengan pertimbangan yang mendalam.

"Secara spesifik itu perlu didalami lebih dalam, lebih clear, ya. Alasan-alasan PK, kan, harus dilihat, atau alasan-alasan upaya yang lain juga harus dilihat," ujarnya.

Febri mengaku lembaga antirasuah berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi BLBI terlebih kerugian keuangan negara yang dinilai cukup besar yakni Rp4,58 triliun. Hal ini sejalan untuk pengembalian aset negara (asset recovery).

Secara bersamaan, lembaga itu juga tengah melakukan penyidikan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Keduanya bahkan telah resmi ditetapkan sebagai buronan.

"Jadi kalau Rp4,58 triliun itu bisa dikembalikan ke negara dengan sarana hukum yang tersedia, itu akan bagus bagi masyarakat, karena uang itu bisa kembali ke keuangan negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Itu yang jadi fokus utama KPK," katanya.bar

 

Berita Hukum Lainnya