Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tidak Perlu Menaikkan Iuran,

Cukup Perbaiki Pengelolaan BPJS

JAKARTA (Realita) - Di saat ramainya pemberitaan rencana pemindahan ibukota dengan estimasi anggaran yang sangat besar yakni Rp485,2 triliun, saat ini pemerintah juga turut mewacanakan ingin menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan dua kali lipat.

Dengan rincian: Kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

BPJS Kesehatan.

Kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu. Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp28,5 triliun.

"Keputusan ini sangat memberatkan di tengah beban hidup rakyat yang semakin sulit. Keinginan memindahkan ibukota dengan biaya besar, di sisi lain malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, dapat menciderai hati nurani dan rasa keadilan rakyat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Minggu (1/9/2019).

"Menurut saya, menaikkan iuran ini tidak adil, karena akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan yang amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat. Jangan bebani rakyat terhadap masalah yg bersumber dari dalam BPJS," imbau Mardani.

Ia juga berpendapat bahwa dengan menaikkan iuran belum tentu dapat mengatasi permasalahan defisit yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS Kesehatan justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah. Setidaknya ada 6 akar masalah menurut BPKP.

"Pertama, banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data. Untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori. Misalnya kategori D ngakunya C, kategori B ngakunya A. Ini supaya rumah sakit tersebut dapat per unit lebih besar," tegas Mardani.

"Kedua, layanan lebih banyak dari peserta. Terjadi penggunaan layanan sebanyak 233,9 juta layanan. Padahal total peserta JKN hanya 223,3 juta orang. Perlunya audit lebih mendalam utk menemukan jawaban itu," sambungnya.

Ketiga, ditemukannya upaya perusahaan peserta mengakali iuran BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban, baik dari sisi badan usaha maupun pegawai. Keempat, tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah, yaitu 53,7 persen. BPJS berjanji angka itu naik 60 persen.

Kemudian, data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak valid. Ditemukan adanya peserta yang harusnya tidak masuk sistem BPJS Kesehatan justru masuk ke dalam sistem. Selain itu, ditemukan peserta tidak memiliki NIK, bahkan nama ganda. Keenam, yang utama, sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan yang amburadul. Ditemukan adanya klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah tidak aktif dan yang sudah meninggal.

"Jadi dari ke 6 akar masalah BPJS Kesehatan hasil temuan audit BPKP tersebut menunjukkan bahwa sumber masalahnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan, bukan pada besar kecilnya iuran yang ditarik dari masyarakat," sebutnya.

"Kemudian, saya juga kembali ingin mengingatkan kembali prinsip2 kebijakan BPJS ini dalam Konstitusi kita dan UU terkait BPJS. Agar penyelenggaraan BPJS ini tidak kehilangan arah filosofi dan tujuan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi," ujar Mardani.

Di dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Kemudian Pasal 34 UUD 1945 ayat 2 mengamanatkan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Lalu ayat 3 nya menyebutkan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Selanjutnya pada UU No 24/2011 tentang BPJS Pasal 4 menyatakan prinsip penyelenggaran sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS, bbrpnya di antaranya: kegotongroyongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas. Dan yang paling penting, bahwa 'hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta'. sed

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya