Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
TNI Dilibatkan Atasi Terorisme,

YLBHI: Potensi Langgar HAM!

JAKARTA (Realita)- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). 

Hal ini ia sampaikan menyikapi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, yang akan dibahas pemerintah bersama DPR. 

"(Pelibatan TNI atasi terorisme) berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM yang tinggi, serta akan menimbulkan tumpang-tindih tugas antara penegak hukum dengan militer," ujar Isnur dalam webinar 'Menimbang Pelibatan TNI dalam Memberantas Terorisme; Perspektif Hukum & HAM' yang digelar Institut Demokrasi Republikan (IDR) Sabtu, (14/11/2020).

Menurut Isnur, ada mandat yang luas yang diberikan TNI dalam mengatasi terorisme pada Rancangan Perpres. Namun, pertanggungjawaban terhadap upaya militer tersebut dinilai tak jelas. 

"Ini seperti cek kosong kalau ada kesalahan operasi yang terlanggar hak warga negara, mekanisme pertanggungjawabannya tak jelas," tuturnya. 

"Dalam Perpres tersebut ada frasa 'operasi lainnya'. Apa arti kata 'operasi lainnya'? Tidak rinci," imbuh Isnur. 

Pelibatan TNI juga memungkinkan terjadinya tumpang-tindih aturan dan kewenangan dengan penegak hukum. Sehingga merusak criminal justice system. 

Apalagi, kata Isnur sudah 10 aturan terkait terorisme yang berlaku di Indonesia. 

"Banyak sekali ratifikasi konvensi internasional tentang tindak pidana terorisme, Indonesia harus menyeimbangkan semua aturan ini yang ada di Indonesia. Pertanyaannya apakah ketika membahas Perpres atau PP, Indonesia memperhitungkan itu semua?" tuturnya. 

"Tentu itu semua harus dipandang menyeluruh, memperhatikan semua aspeknya, jangan tumpang-tindih lagi," imbuh Isnur. 

Penggunaan anggaran dalam Rancangan Perpres tersebut juga dipandang YLBHI bermasalah.

Sebab, dalam pasal 14 disebutkan bahwa  penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN, dapat digunakan oleh TNI saat menjalankan tugasnya itu. 

"Menurut saya penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat (tidak didesentralisasikan) sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI," jelasnya. 

Kondisi itu, kata Isnur memungkinkan terjadinya penyimpangan anggaran, tidak adanya transparansi dan menjadi beban keuangan pemerintah daerah.kik

 

Berita Kriminal Lainnya