Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto, Tommy Angga.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tolak Disuntik Vaksin,

Ribka Tjiptaning Bisa Dipidana dengan Pasal Karet

JAKARTA (Realita)- Di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, anggota Komisi Kesehatan (IX) DPR, Ribka Tjiptaning, terang-terangan menentang program vaksinasi corona dari pemerintah.

Politikus PDIP bergelar dokter yang dikenal meledak-ledak dalam berbicara itu meragukan keamanan vaksin yang akan digunakan di Indonesia.

Ribka Tjiptaning.

Bahkan, dia mengaku lebih baik bayar denda daripada divaksin.

"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending gue bayar," ungkap Ribka dalam rapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/1).

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 tentang Pelaksanaan Vaksinasi tidak mengatur sanksi bagi mereka yang menolak divaksin.

Namun, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Edward OS Hiariej, mengatakan sanksi itu mengacu pada ketentuan umum soal penanganan corona dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 93, diatur setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana.

"Penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta," ungkap Prof Edward dalam 'Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi' yang dihelat PB IDI, Senin (11/1).

Ia menyebut pasal tersebut sebagai pasal sapu jagad atau pasal karet, atau biasa ahli hukum pidana sebut pasal keranjang sampah. "Dan ini ciri khas UU administrasi yang terdapat sanksi pidana. Ini dikenal dengan nama pidana administratif," tuturnya.

Disebut pasal karet, karena bisa menjerat siapa saja yang tak mendukung penanganan corona pemerintah. Bukan saja soal vaksinasi, tapi juga menjerat masyarakat yang bikin kerumunan.

Di antaranya dipakai untuk menjerat Habib Rizieq terkait kerumunan di acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berikut bunyi pasal tersebut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.- Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.par

 

Berita Hukum Lainnya