Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Tradisi Pengesahan APBD Jatim 2021 Pada Hari Pahlawan,

Sulit Dipertahankan

SURABAYA (Realita)- Tradisi Pemprov Jatim menjadikan "Hari Pahlawan" sebagai icon pengesahan APBD Jatim yang sudah berjalan beberapa tahun, nampaknya sulit dipertahankan di era kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Terbukti, pada Tahun Anggaran 2020 pengesahan APBD Jatim juga molor.

Kusnadi.

Bahkan pada Tahun Anggaran 2021 mendatang juga  diprediksi molor, karena di sisa waktu tahun 2020 rasanya sulit jika RAPBD Jatim 2021 bisa disahkan bertepatan pada 10 November 2020 akibat pendeknya waktu yang ada. 

"Bulan September tinggal beberapa hari, namun dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2021 belum diserahkan Gubernur Jatim ke DPRD Jatim. Akibatnya dalam Rapat Bamnus, kita juga belum bisa menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, kapan akan dimulai," ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (28/9/2020).

Menurut politisi asal PDI Perjuangan, sebelum  membahas RAPBD Jatim, sesuai aturan harus dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS terlebih dulu. "Saya rasa berat jika APBD Jatim 2021 bisa disahkan pada 10 November mendatang karena pembahasan KUA-PPAS, kemudian dilanjut pembahasan RAPBD itu tak mungkin hanya dibahas dalam waktu 4 minggu atau kurang dari itu," dalih Kusnadi.  

Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti keterlambatan Gubernur Jatim menyerahkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2021 karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang diberikan oleh pihak eksekutif. 

"DPRD Jatim sudah meminta, namun jawaban yang kami terima adalah KUA-PPAS tahun 2021 belum selesai disusun. Kita juga tidak memaksa, terserah saja sebab DPRD Jatim hanya membahas jika dokumen sudah sampai di DPRD Jatim," beber pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Kendati demikian, pihaknya akan berupaya keras agar RAPBD Jatim tahun anggaran 2021 bisa disahkan paling molor pada Desember 2020. "Tujuannya, supaya Pemprov Jatim bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelesaikan APBD Jatim tepat waktu," harapnya.   

Sementara menyangkut keterkaitan RAPBD Jatim 2021 dengan realitas persoalan yang sedang dan akan dihadapi Jatim, Kusnadi berharap pada pos belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Kami berharap pos belanja langsung nilainya bisa lebih besar sehingga bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi Jatim," pinta Kusnadi. 

Mengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berdasar hasil kajian Bank Dunia pada angka minus 5, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. oleh karena itu maka satu-satunya sumber-sumber untuk melakukan pemulihan ekonomi adalah dari pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. 

"Pemerintah harus turun tangan, untuk melakukan pembangunan ekonomi sehingga nanti pertumbuhan ekonomi minus boleh tapi kita harapkan setidak-tidaknya zero saja. Maka program-program pemerintah harus bisa menjadi stimulus ekonomi yang positif dan kongkret sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi di indonesia pada umumnya dan Jatim pada khususnya," ungkap ketua DPRD Jatim.

Bentuk program yang diharapkan, lanjut Kusnadi yakni program padat karya bukan padat modal seperti yang dirancang Gubernur Khofifah dalam RPJMD Jatim 2019-2024. Mengingat, saat ini masih kondisi pandemi sehingga harus mengahadapi dua persoalan besar yakni resesi ekonomi dan masalah kesehatan.

"Ini memang tantangan pemerintah yang tidak mudah, sebab program padat karya itu membutuhkan dana yang tak besar kisaran Rp.50 juta - Rp.100 juta. Namun dampaknya jumlah (volume) pekerjaannya nanti akan lebih banyak dan menyebar hingga ke desa-desa, serta melibatkan DPRD harus turun ya sulit juga kita," dalih Kusnadi.  

Ia juga mengingatkan, penanganan dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan secara seimbang antara ekonomi dan kesehatan, karena kita tak bisa memilih salah satu sebab resikonya terlalu besar. 

"Saat ini kita menghadapi dua ancaman besar yaitu resesi ekonomi dan kesehatan sehingga kita juga membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengatasinya secara bersama-sama. Kita perlu memulihkan ekonomi sekaligus mengusir pandemi dan menyembuhkan orang sakit," tegasnya. 

Kalau tahun 1998, bangsa Indonesia hanya menghadapi satu ancaman yaitu krisis moneter. Namun UMKM masih mampu bertahan sehingga pemerintah membuat program penguatan UMKM untuk membangkitkan ekonomi, dan berhasil bangkit. 

"Tapi kondisi saat ini UMKM juga tidak mampu bertahan karena dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran covid-19. Jadi penyelesaiannya harus sama-sama, tidak boleh ekonomi didahulukan dan kesehatan diabaikan, jadi harus dilakukan bersama-sama," pungkas Kusnadi.

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya