Pertama, Dewas KPK paham soal teknis hukum. Kedua dalam rekam jejaknya tak pernah ada konflik kepentingan dengan KPK.
Oleh sebab itu harus diperiksa terlebih dahulu. Persoalannya saat ini Dewas KPK, ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, tanpa melalui panitia seleksi. Dikhwatirkan bakal membawa dampak negatif bagi proses pemberantasan korupsi ke depan.
"Harus hati-hati banget, kalau tidak istilah saya sebut kerusakan KPK ini akan permanen, kan tidak mau kayak gitu," kata BW, Kamis (8/11/2019).
Yang ketiga, lanjut BW, harus bisa sama-sama merasakan dan sepakat dalam berantas korupsi. Jangan sampai Dewas KPK menjadi penghambat proses pemberantasan korupsi.
"yang juga penting, di kpk ini kan ada sense, ada mekanisme dan macem-macem, jangan sampai kemudian ini menjadi stuck, karena komisionernya ngomong begini, dewan pengawasnya ngomong begini," tutupnya.
Sementara itu, apabila seandainya ditawarkan sebagai Dewas KPK oleh Presiden ? BW secara tegas menolak karena masih banyak yang harus dikerjakan. Salah satunya sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Enggak deh, gua ngerjain dulu deh yang disini, levelnya ketinggian itu," tandasnya. yl