Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Utang Sjamsul Nursalim

Dibahas di Istana Negara

JAKARTA (Realita)- Menteri Keuangan periode 2001-2004 Boediono membenarkan bahwa dirinya ikut dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara pada Februari 2004 yang membahas utang pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Mantan Wakil Presiden Boediono memberikan keterangan saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurutnya, salah satu pembahasan rapat terkait mengurangi kredit macet petani tambak yang dibebankan kepada PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri sebesar Rp 4,8 triliun.

"Karena memang ini fokusnya dan pengurangan beban ini saya kira baik. Dan sisanya kalau tidak salah saya tidak ingat apakah itu dimunculkan atau tidak," katanya saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung salam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/7).

 Seingat Boediono, rapat dihadiri beberapa pihak terkait, seperti Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Syafruddin Temenggung selaku kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Di sana, dia mengakui ada usulan tentang penghapusan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp 2,8 triliun.

"Saya kira memang begitu. Kalau seingat saya memang ada usulan write off, angkanya lupa," ujarnya. Namun, dia mengaku lupa kesimpulan rapat tentang usulan penghapus bukuan utang Sjamsul Nursalim.

"Saya tidak ingat ada kesimpulan-kesimpulan yang dibacakan," kata Boediono yang juuga pernah menjabat wakil presiden.

Syafruddin Temenggung sendiri didakwa merugikan uang negara sekitar Rp 4,5 triliun karena menerbitkan SKL BLBI untuk obligor BDNI. Penerbitan SKL dianggap telah memperkaya pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim sebagai pemilik aset PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri. Selaku kepala BPPN, Syafruddin Temenggung diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak.rak

 

Berita Hukum Lainnya